Protes Peternak Ayam ke PLN Palangka Raya Akibat Pemadaman Listrik
ORBITINDONESIA.COM – Protes peternak ayam ke PLN Palangka Raya meledak saat ayam busuk dilempar ke halaman kantor. Pemadaman listrik berulang dituding mematikan ribuan ayam di kandang close house dan menggerus napas industri perunggasan Kalimantan Tengah.
Aksi Pinsar Kalimantan Tengah pada 29 Juli 2026 berujung ricuh setelah massa mengaku dua hari tak dipertemukan General Manager PLN. Mereka datang membawa pesan sederhana, listrik yang padam sebentar saja bisa berubah menjadi kematian massal di kandang.
Ketua Pinsar Kalteng Andi Bustan menyebut sekitar 90 persen kandang ayam di daerah itu memakai sistem close house yang bergantung total pada listrik. Ventilasi, kipas, pengatur suhu, dan aliran air minum berhenti ketika tegangan drop, lalu ayam stres panas dalam hitungan menit.
Di titik ini pemadaman listrik bukan sekadar gangguan layanan, melainkan risiko produksi yang langsung memukul stok pangan. Ketika ayam mati menjelang panen, peternak kehilangan modal kerja sekaligus kesempatan menutup siklus 40 hari pemeliharaan.
Andi menghitung satu kandang berkapasitas 40 ribu ekor bisa merugi sampai Rp360 juta jika terjadi kematian massal. Jika gangguan terjadi serentak di banyak kandang, kerugian kolektif bisa menembus miliaran rupiah dan menekan kelangsungan usaha.
Dampaknya merambat ke tenaga kerja dan rantai pasok, karena industri perunggasan Kalteng disebut melibatkan 12 perusahaan besar dengan 3.000–4.000 pekerja. Ketika produksi turun, pasokan ayam menipis dan harga di pasar berpotensi melonjak, sehingga konsumen ikut menanggung biaya.
PLN kerap menempatkan pemadaman sebagai konsekuensi perbaikan jaringan dan ketidakseimbangan beban, namun peternak memandangnya sebagai ketidakpastian yang berulang. Di sektor close house, “lima menit” bukan angka kecil, karena ventilasi berhenti dan suhu kandang cepat naik.
Genset sebenarnya menjadi pagar terakhir, tetapi ia mahal dan tidak selalu siap menyala dalam detik pertama. Solar harus tersedia, sementara banyak lokasi peternakan jauh dari SPBU, sehingga logistik bahan bakar menjadi masalah harian yang menambah biaya produksi.
Di sisi kebijakan, tuntutan Pinsar agar PLN memetakan kawasan peternakan terdengar teknis namun krusial. Pemetaan memungkinkan prioritas pemulihan, penataan jalur khusus, atau skema pemberitahuan dini, sehingga risiko bisa dikelola sebelum berubah jadi bangkai ribuan ekor.
Langkah lain yang diusulkan adalah dukungan genset saat gangguan listrik, yang pada praktiknya menuntut mekanisme respons cepat dan standar layanan. Jika tidak ada protokol, bantuan hanya menjadi janji, sementara kerugian terjadi dalam jendela waktu yang sangat sempit.
Lemparan ayam busuk adalah simbol, tetapi ia juga sinyal bahwa dialog layanan publik sedang macet. Ketika audiensi sulit didapat, kemarahan mencari panggung, dan kantor pelayanan menjadi sasaran frustrasi.
Namun inti persoalan bukan pada aksi ricuh, melainkan pada desain ketahanan infrastruktur untuk sektor pangan. Negara bisa bicara swasembada protein, tetapi tanpa listrik yang stabil, kandang modern berubah menjadi perangkap panas bagi ternak.
PLN perlu diposisikan bukan sekadar penjual listrik, melainkan pengelola risiko ekonomi daerah. Jika pemadaman berulang terjadi di titik produksi strategis, maka yang terganggu bukan hanya pelanggan, melainkan stabilitas harga dan lapangan kerja.
Dari sisi peternak, ancaman menempuh jalur hukum menunjukkan keinginan mengubah kerugian menjadi akuntabilitas. Gugatan bisa menjadi jalan terakhir, tetapi ia juga cermin bahwa mekanisme kompensasi dan standar mutu layanan belum dipercaya bekerja.
Yang paling rawan adalah normalisasi, ketika pemadaman dianggap tak terelakkan dan kematian ayam dianggap “biaya usaha.” Jika itu dibiarkan, peternak kecil akan tersingkir lebih dulu, lalu pasar dikuasai pemain yang sanggup membakar solar tanpa henti.
Kasus protes peternak ayam ke PLN Palangka Raya mengajarkan bahwa listrik adalah urat nadi pangan, bukan fasilitas pelengkap. Ketika jaringan rapuh, yang runtuh bukan hanya mesin, tetapi juga siklus hidup ternak dan ekonomi keluarga peternak.
Solusi yang dibutuhkan harus terukur, mulai dari pemetaan kawasan peternakan, prioritas pemulihan, pemberitahuan dini, hingga skema kompensasi dan respons darurat berbasis standar. Tanpa itu, pemadaman akan terus menjadi berita, sementara bangkai ayam menjadi bahasa protes yang paling keras.
Pertanyaannya kini sederhana, apakah layanan publik mau belajar dari bau busuk di halaman kantor, sebelum krisis pasokan memaksa publik membayar lebih mahal. Jika listrik adalah janji negara, maka janji itu seharusnya menyala paling terang di pusat produksi pangan. (Orbit dari berbagai sumber, 14 Agustus 2026)
