Sayembara Tangkap Begal Jawa Barat Dikritik, Wamendagri Ingatkan Dedi
ORBITINDONESIA.COM – Sayembara tangkap begal Jawa Barat yang digagas Gubernur Dedi Mulyadi memantik pro-kontra dan ketakutan salah tangkap. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan jangan “melompat” ke inovasi yang berpotensi melemahkan penegakan hukum.
Gagasan sayembara penangkapan begal muncul di tengah keresahan publik atas kejahatan jalanan dan tuntutan respons cepat pemerintah daerah. Namun, cara yang mengandalkan iming-iming hadiah dinilai membuka ruang tindakan warga di luar prosedur.
Bima Arya menekankan kunci utamanya adalah koordinasi dengan aparat penegak hukum, serta penguatan peran Pol PP, Kesbang, dan unsur pemda lain. Ia menyebut patroli sebagai simbol kehadiran negara yang paling terasa di lapangan.
Menko Kumhamimipas Yusril Ihza Mahendra juga mengingatkan risiko dari hadiah Rp 5 juta hingga Rp 10 juta yang berpotensi memicu perburuan. Kekhawatiran utamanya adalah salah sasaran, ketika orang yang bukan begal justru dipukuli karena dicurigai.
Di banyak kasus kriminalitas jalanan, masalahnya bukan semata kurangnya niat warga, melainkan rapuhnya sistem respons dan pencegahan. Patroli rutin, titik rawan yang dipetakan, dan kanal laporan cepat cenderung lebih terukur dibanding mobilisasi massa berbasis hadiah.
Sayembara menggeser logika keamanan dari “penegakan hukum” menjadi “perlombaan menangkap”. Ketika insentif uang masuk, standar pembuktian bisa tergantikan oleh prasangka dan emosi.
Yusril memberi contoh sederhana yang relevan: orang bisa membawa senjata dan berjaga untuk menangkap begal. Dalam situasi gelap, panik, dan minim verifikasi, peluang salah tangkap meningkat dan berujung main hakim sendiri.
Reaksi warga Bandung memperlihatkan ketidakpercayaan pada mekanisme tuduh-menuduh di jalan. Firman (35) dari Kopo menyebut sayembara tidak efektif karena masyarakat bisa mudah menuding, lalu memukul lebih dulu sebelum memastikan fakta.
Rujukan warga pada peristiwa di Tasik dan Baleendah memperlihatkan pola yang sering berulang, yakni narasi “begal” cepat menempel pada kejadian lain seperti kecelakaan. Ini menandakan masalah literasi informasi dan lemahnya prosedur identifikasi di tingkat warga.
Dari sisi tata kelola, kepala daerah tetap wajib memastikan kebijakan berjalan dalam koridor hukum, seperti ditegaskan Bima Arya. Koordinasi pemda dan APH bukan pelengkap, melainkan fondasi agar pencegahan dan penindakan tidak berubah menjadi kekerasan kolektif.
Sayembara begal terlihat tegas di permukaan, tetapi berisiko mengaburkan batas antara warga membantu dan warga menghukum. Negara seharusnya tidak mendorong publik menjadi pemburu, karena monopoli penggunaan kekuatan ada pada aparat dengan prosedur.
Jika yang dicari adalah efek gentar, patroli terpadu dan penegakan hukum yang konsisten justru lebih kuat dampaknya. Kehadiran aparat yang terlihat dan respons cepat laporan akan menekan ruang gerak pelaku tanpa memproduksi korban baru.
Inovasi kebijakan boleh saja, tetapi inovasi yang baik harus menambah kepastian hukum, bukan menggantinya. Ketika hadiah menjadi alat, keamanan berubah menjadi spekulasi, dan warga rentan menjadi tersangka tanpa bukti.
Di titik ini, kritik Bima Arya menjadi peringatan yang lebih luas untuk semua kepala daerah. Popularitas kebijakan tidak selalu sejalan dengan keselamatan publik, terutama ketika emosi massa ikut dipantik.
Pro-kontra sayembara tangkap begal Jawa Barat menunjukkan satu pelajaran: rasa aman tidak bisa dibangun dengan cara yang membuat warga saling curiga. Koordinasi dengan APH, patroli, dan sistem pelaporan yang bekerja lebih menjanjikan hasil tanpa mengorbankan orang tak bersalah.
Pertanyaannya kini bukan seberapa keras sebuah kebijakan terdengar, melainkan seberapa aman ia dijalankan. Saat negara memilih jalan pintas, siapa yang menanggung risiko jika kebenaran kalah cepat dari tuduhan?
(Orbit dari berbagai sumber, 13 Agustus 2026)
