Lisensi Bank Nasional Crypto Trump Pangkas Pengawasan Negara Bagian
ORBITINDONESIA.COM – Lisensi bank nasional crypto kini membuat raksasa seperti Coinbase dan Fidelity Digital Assets bisa menghindari sebagian aturan regulator negara bagian. Linda Conti dari Maine memperingatkan warga akan kehilangan kanal pengaduan lokal, karena pengawasan bergeser ke Washington, D.C. (Orbit dari berbagai sumber, 2 Juli 2026)
Langkah senyap era Trump datang lewat reinterpretasi aturan oleh Office of the Comptroller of the Currency (OCC). Hasilnya, sejumlah perusahaan kripto mendapat national trust charter yang lebih ramping, dengan pengawasan federal minimal dan perlindungan preemption terhadap banyak tindakan negara bagian. (Orbit dari berbagai sumber, 2 Juli 2026)
Di sistem lama, perusahaan kripto wajib memegang lisensi money transmitter di banyak negara bagian. Regulator negara bagian selama bertahun-tahun menjadi garda depan melawan pencucian uang, penipuan, dan pelanggaran perlindungan konsumen. (Orbit dari berbagai sumber, 2 Juli 2026)
Maine sempat memperketat aturan setelah lonjakan penipuan kripto. Negara bagian mewajibkan verifikasi kepemilikan dompet digital tertentu agar korban tidak mengirim dana ke penipu yang menyamar sebagai “akun investasi.” (Orbit dari berbagai sumber, 2 Juli 2026)
Coinbase menolak keras dan meminta intervensi federal pada September, dengan dalih aturan Maine inkonstitusional. Coinbase menilai kewajiban verifikasi mengancam fitur inti kripto yang menawarkan privasi tinggi. (Orbit dari berbagai sumber, 2 Juli 2026)
Perbedaan kunci ada pada arsitektur pengawasan. Bank tradisional diawasi gabungan OCC, The Fed, FDIC, dan regulator negara bagian, sementara national trust charter umumnya hanya diawasi OCC. (Orbit dari berbagai sumber, 2 Juli 2026)
ICIJ mengungkap surat Fidelity Digital Assets ke kantor Conti yang meminta lisensi Maine diubah menjadi “Terminated – Surrendered / Canceled.” Surat itu menandai efek praktis charter federal, yaitu memutus kewajiban lisensi negara bagian tanpa debat panjang di legislatif lokal. (Orbit dari berbagai sumber, 2 Juli 2026)
Pembukaan charter ini memicu resistensi industri perbankan. Bank Policy Institute, menurut laporan The Guardian pada Maret, mempertimbangkan gugatan karena menilai kebijakan itu menciptakan “unlevel playing field” dan meningkatkan risiko sistem keuangan AS. (Orbit dari berbagai sumber, 2 Juli 2026)
Konferensi regulator negara bagian, Conference of State Bank Supervisors, juga menyerang kebijakan itu dalam surat Februari. Mereka memperingatkan perusahaan kripto bisa berada di luar cakupan hukum perbankan federal inti, lalu mengklaim imunitas dari perlindungan konsumen negara bagian. (Orbit dari berbagai sumber, 2 Juli 2026)
Kasus Paxos memperlihatkan sisi lain dari “jalan pintas” charter. Paxos lebih dulu menyelesaikan perkara dengan New York Department of Financial Services atas kegagalan sistemik program anti-money laundering, dengan komitmen lebih dari 40 juta dolar untuk denda dan perbaikan. (Orbit dari berbagai sumber, 2 Juli 2026)
Tak lama setelah mendapat persetujuan bersyarat charter OCC, Paxos melepas lisensi negara bagian New York. Pakar anti-money laundering Pamela Clegg menilai langkah itu “mengurangi taring” dampak jangka panjang settlement karena ruang penegakan negara bagian menyempit. (Orbit dari berbagai sumber, 2 Juli 2026)
OCC memang mensyaratkan Paxos menyisihkan dana kepatuhan terkait settlement, tetapi jalur akuntabilitas berubah. Saat entitas tak lagi muncul di daftar lisensi layanan kripto New York, sinyal pengawasan publik juga menjadi lebih kabur bagi konsumen. (Orbit dari berbagai sumber, 2 Juli 2026)
Di Maine, dampaknya langsung menyentuh kebijakan anti-scam. Conti mengatakan perusahaan bercharter trust nasional tidak lagi wajib mematuhi aturan verifikasi dompet yang semula dirancang memotong aliran dana ke penipu. (Orbit dari berbagai sumber, 2 Juli 2026)
Maine kemudian mengganti aturan yang lebih sempit, yaitu verifikasi hanya untuk orang yang tampak mengirim kripto ke dirinya sendiri. Tujuannya menutup modus umum ketika korban merasa “top up akun sendiri,” padahal dana masuk ke dompet scammer. (Orbit dari berbagai sumber, 2 Juli 2026)
Di sisi biaya, argumen efisiensi terdengar masuk akal. Clegg menyebut bursa kripto seperti mengelola 50 rezim kepatuhan sekaligus, sehingga siklus lisensi, pemeriksaan, dan audit terasa duplikatif dan mahal. (Orbit dari berbagai sumber, 2 Juli 2026)
Namun efisiensi bukan sinonim keselamatan. Ketika kepatuhan dipusatkan, risiko “blind spot” membesar karena regulator federal tidak selalu punya kedekatan dengan pola penipuan lokal, komunitas rentan, dan keluhan konsumen harian. (Orbit dari berbagai sumber, 2 Juli 2026)
Sejarah juga memberi peringatan keras tentang preemption. Lisa Madigan, Jaksa Agung Illinois saat itu, mengingatkan pada 2010 bahwa pengecualian luas bank nasional dari penegakan negara bagian ikut membuka jalan menuju krisis 2008. (Orbit dari berbagai sumber, 2 Juli 2026)
Charter trust nasional untuk perusahaan kripto tampak seperti modernisasi, tetapi terasa seperti deregulasi terselubung. Ketika regulator negara bagian kehilangan wewenang bertanya dan menindak, yang hilang bukan sekadar birokrasi, melainkan lapisan perlindungan yang paling dekat dengan korban. (Orbit dari berbagai sumber, 2 Juli 2026)
Argumen “privasi” yang dibawa Coinbase patut diuji secara jujur. Privasi pengguna sah perlu dijaga, tetapi privasi yang sama sering menjadi kabut yang menutupi aliran dana penipuan, pemerasan, dan pencucian uang. (Orbit dari berbagai sumber, 2 Juli 2026)
Di titik ini, pertanyaannya bukan federal versus negara bagian semata. Pertanyaannya adalah siapa yang paling cepat merespons keluhan, siapa yang paling paham medan, dan siapa yang paling bisa memaksa perubahan ketika perusahaan melanggar janji kepatuhan. (Orbit dari berbagai sumber, 2 Juli 2026)
Jika OCC menjadi regulator tunggal, standar transparansi dan kapasitas penegakan harus naik, bukan turun. Tanpa itu, charter bisa berubah menjadi “tameng hukum” yang membuat perusahaan besar makin sulit disentuh, sementara korban penipuan hanya mendapat rute pengaduan yang jauh dan rumit. (Orbit dari berbagai sumber, 2 Juli 2026)
Perubahan lisensi bank nasional crypto menggeser pusat gravitasi pengawasan dari negara bagian ke federal. Bagi perusahaan, ini memang menyederhanakan kepatuhan, tetapi bagi konsumen, ini berpotensi mengurangi akses perlindungan yang paling dekat dan paling responsif. (Orbit dari berbagai sumber, 2 Juli 2026)
Conti merangkum keresahan itu dengan sederhana: warga bahkan belum sadar perubahan ini sedang terjadi. Jika pengaduan kripto kini “pindah” ke Washington, pertanyaan besarnya adalah apakah perlindungan ikut pindah, atau justru menguap di perjalanan. (Orbit dari berbagai sumber, 2 Juli 2026)
