Praperadilan Febrie Adriansyah: Kortas Tipikor Klaim Dua Alat Bukti
ORBITINDONESIA.COM – Praperadilan Febrie Adriansyah memanas saat Kortas Tipikor Polri menegaskan penetapan tersangka sudah sesuai aturan. Polisi menyatakan memiliki lebih dari dua alat bukti sah, termasuk keterangan saksi, ahli, dan surat terkait dugaan korupsi ASABRI serta TPPU.
Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kortas Tipikor Polri dan Polda Metro Jaya tampil sebagai termohon dalam praperadilan yang diajukan Febrie Adriansyah. Kejaksaan Agung hadir sebagai turut termohon dalam perkara ini.
Polri menyebut pemeriksaan dilakukan terhadap 16 saksi dan tiga ahli sebelum status Febrie dinaikkan menjadi tersangka. Dasar formil yang disebut antara lain Surat Perintah Penyitaan SP.Sita/2931/VII/RES.3.3/2026/Polda Metro Jaya tertanggal 6 Juli 2026.
Gelar perkara lanjutan digelar pada 10 Juli 2026 di Direktorat Krimsus Polda Metro Jaya dan dipimpin Kakortas Tipikor. Kesimpulannya, kata termohon, “telah terpenuhi lebih dari dua alat bukti” sehingga Febrie ditetapkan sebagai tersangka.
Febrie menggugat bukan hanya status tersangka, tetapi juga keabsahan penyitaan dan penggeledahan. Ia menyoroti penggeledahan di rumahnya di Sentul pada 8 Juli malam hingga 9 Juli dini hari yang dinilainya tak sesuai prosedur.
Inti praperadilan ini bertumpu pada dua simpul: kecukupan alat bukti dan kepatuhan prosedur paksa seperti penggeledahan serta penyitaan. Dalam praktik KUHAP, praperadilan kerap menjadi arena uji disiplin aparat, bukan arena pembuktian materiil perkara.
Polri memilih menekankan angka dan jenis bukti, yakni saksi, ahli, surat, dan “persesuaian” di antara semuanya. Bahasa ini lazim dalam nalar pembuktian awal, karena penetapan tersangka memang tidak menuntut pembuktian setingkat vonis.
Namun, ada celah komunikasi publik yang menganga ketika termohon tidak membacakan detail modus dan rangkaian fakta, hanya menyebut “dianggap dibacakan” sampai halaman tertentu. Secara hukum itu mungkin sah dalam persidangan, tetapi secara akuntabilitas publik terasa seperti tirai yang sengaja ditutup rapat.
Dugaan tindak pidana yang disebut mencakup korupsi terkait penanganan perkara PT ASABRI dan/atau Jiwasraya pada rentang 2020–2025. Polri juga menyebut dugaan TPPU untuk menyamarkan asal-usul harta yang diduga berasal dari korupsi atau korupsi lainnya.
Di titik ini, publik membaca dua lapis perkara sekaligus: korupsi sebagai delik asal dan TPPU sebagai delik lanjutan. Pola ini umum dalam penanganan perkara besar, karena TPPU memungkinkan penelusuran aset lebih luas dan pembuktian aliran dana lebih agresif.
Meski begitu, TPPU juga sering memantik perdebatan tentang “keterbacaan” sangkaan, terutama bila uraian perbuatan belum dibuka terang. Praperadilan menjadi momen penting untuk menilai apakah sangkaan itu dibangun dari rangkaian logis, bukan sekadar label besar.
Soal penggeledahan Sentul, titik rawannya bukan hanya izin atau administrasi, tetapi juga proporsionalitas dan penghormatan hak. Jika prosedur dipandang cacat, konsekuensinya bisa merembet pada validitas barang bukti yang diperoleh.
Dalam banyak kasus, perkara tidak selalu gugur, tetapi penuntut harus bekerja lebih keras ketika bukti kunci dipersoalkan. Karena itu, pertarungan di praperadilan sering kali menjadi pertarungan tentang “pintu masuk” bukti, bukan pertarungan tentang siapa bersalah.
Di sisi lain, Polri menegaskan proses sudah melalui penyelidikan dan penyidikan yang sah. Klaim ini menempatkan beban pembuktian pada termohon untuk menunjukkan rantai prosedur yang rapi, dari surat perintah hingga berita acara yang konsisten.
Kasus Febrie Adriansyah memperlihatkan paradoks penegakan hukum di perkara korupsi elite. Ketika aparat menyebut “lebih dari dua alat bukti”, publik tetap menuntut satu hal yang lebih mendasar, yaitu keterbukaan yang masuk akal.
Transparansi bukan berarti membuka strategi penyidikan, tetapi menjelaskan kerangka peristiwa agar masyarakat paham mengapa seseorang ditetapkan tersangka. Jika narasi penetapan tersangka terlalu gelap, ruang spekulasi akan diisi oleh politik, bukan oleh fakta.
Praperadilan juga menguji disiplin institusi, karena prosedur adalah pagar agar kekuasaan paksa tidak berubah menjadi kebiasaan sewenang-wenang. Dalam perkara korupsi, tujuan mulia tidak boleh membenarkan cara yang ceroboh.
Di saat yang sama, praperadilan tidak boleh dipakai sebagai perisai untuk mengaburkan substansi dugaan korupsi ASABRI dan Jiwasraya. Jika alat bukti memang kuat, pengadilan pokok perkara adalah panggung yang semestinya membersihkan tuduhan secara tuntas.
Publik berhak menuntut dua hal sekaligus: penindakan tegas dan prosedur yang bersih. Negara kalah bila hanya menang di salah satunya.
Praperadilan Febrie Adriansyah akan menjadi ujian apakah penetapan tersangka dan tindakan penggeledahan-penyitaan berdiri di atas prosedur yang kokoh. Putusan hakim nantinya bukan sekadar menang-kalah, tetapi sinyal tentang kualitas tata kelola penegakan hukum.
Jika prosesnya rapi, perkara korupsi ASABRI dan dugaan TPPU bisa melaju dengan legitimasi yang kuat. Jika ada cacat, aparat harus berani memperbaiki, karena keadilan tidak boleh bergantung pada keberuntungan administrasi.
Pada akhirnya, pertanyaan yang tersisa sederhana namun tajam: apakah kita sedang menyaksikan penegakan hukum yang tegas sekaligus tertib, atau hanya pertarungan kewenangan yang mengorbankan kepercayaan publik. Jawaban itu akan terbaca dari seberapa jujur negara memperlakukan prosedur sebagai marwah, bukan formalitas. (Orbit dari berbagai sumber, 20 Agustus 2026)
