Prabowo Puji Upacara Penurunan Bendera HUT RI ke-81

detikNews

detikNews

Nasional

ORBITINDONESIA.COM – Upacara penurunan bendera Merah Putih HUT ke-81 RI di Istana Negara berlangsung tertib dan khidmat, dan Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pujian terbuka. Ia bahkan meminta komandan upacara penurunan bendera menghadapnya setelah prosesi selesai.

Dalam perayaan kemerdekaan, upacara bukan sekadar rutinitas kenegaraan, melainkan panggung simbolik tentang disiplin negara dan rasa kebangsaan. Karena itu, detail kecil seperti ketepatan komando, kerapian barisan, dan kesenyapan momen penurunan bendera sering dibaca sebagai cermin kualitas institusi.

Tahun ini, Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tim Indonesia Adil Makmur bertugas di Istana Negara, Jakarta. Komandan upacara adalah Kombes Jerrold Hendra Yosef Kumontoy, lulusan Akpol 2003 dan kini Kapolresta Balikpapan, Polda Kalimantan Timur.

Setelah upacara selesai, Jerrold melapor, “Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai,” lalu Prabowo merespons, “Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang tertib dan khidmat.” Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi dalam tradisi seremoni negara, apresiasi langsung dari presiden adalah penegasan bahwa protokol berjalan sesuai standar.

Prabowo juga memerintahkan, “komandan upacara, komandan korsik dan komandan kesatuan, menghadap saya,” sebelum menutup dengan “lanjutkan, kerjakan.” Perintah menghadap ini dapat dibaca sebagai dua hal: evaluasi internal yang cepat, sekaligus pesan bahwa disiplin upacara harus berlanjut menjadi disiplin kerja institusi.

Di sisi lain, narasi kebangsaan tahun ini juga menonjolkan representasi daerah, terutama dari Indonesia timur. Pembawa baki pada penurunan bendera adalah Neeltje Deliana Insjowi Werimon, pelajar SMA Negeri 8 Jayapura, perwakilan Provinsi Papua.

Kirab bendera dari Monas ke Istana, dengan pasukan berkuda dan busana adat kerajaan Nusantara, menambah lapisan teatral pada perayaan. Format ini menggabungkan nasionalisme modern dengan ingatan budaya, sekaligus memperluas daya tarik visual untuk publik dan media.

Namun, kemeriahan juga selalu membawa pertanyaan tentang substansi. Pesta rakyat dan karnaval di sepanjang Thamrin–Sudirman malam hari memperlihatkan negara ingin hadir sebagai perayaan, bukan sekadar podium, meski ukuran keberhasilannya tetap bergantung pada rasa aman, tertib, dan inklusif.

Pujian Prabowo terhadap upacara penurunan bendera HUT RI ke-81 bukan hanya soal protokol yang rapi, melainkan sinyal politik tentang gaya kepemimpinan yang menekankan ketertiban. Dalam bahasa kekuasaan, “tertib dan khidmat” sering menjadi kata kunci untuk menilai apakah negara tampak solid di hadapan rakyatnya.

Permintaan agar komandan upacara menghadap presiden menarik karena menempatkan seremoni sebagai ruang manajemen, bukan hanya simbol. Ia seperti mengingatkan bahwa kerja-kerja institusi keamanan dan protokol negara harus bisa dipertanggungjawabkan seketika, tanpa menunggu laporan panjang.

Meski demikian, ketertiban upacara tidak otomatis menjawab tantangan kebangsaan yang lebih rumit. Representasi Papua lewat Neeltje adalah pesan persatuan yang kuat, tetapi pesan itu perlu ditopang kebijakan yang membuat warga di semua daerah merasa setara, bukan hanya terlihat setara di panggung Istana.

Karnaval dan pesta rakyat bisa menjadi jembatan emosi antara negara dan warga, asalkan tidak berhenti sebagai tontonan. Publik kini menuntut perayaan kemerdekaan juga menghadirkan rasa adil dalam kehidupan sehari-hari, dari akses pendidikan hingga peluang ekonomi.

Upacara penurunan bendera Merah Putih HUT ke-81 RI di Istana Negara menunjukkan bahwa simbol-simbol kenegaraan masih punya daya ikat ketika dijalankan dengan disiplin. Pujian Prabowo dan penekanan pada “kerjakan” menggarisbawahi pesan bahwa khidmat di lapangan seharusnya berlanjut menjadi kinerja nyata.

Di tengah kirab, kostum adat, dan karnaval, kemerdekaan selalu menguji satu hal: apakah persatuan hanya hadir saat kamera menyala. Pertanyaannya, setelah bendera diturunkan dan jalan protokol kembali lengang, pekerjaan apa yang paling mendesak agar “adil makmur” tidak tinggal sebagai nama tim upacara.

(Orbit dari berbagai sumber, 19 Agustus 2026)