Baliho Prabowo di Upacara HUT RI: Alutsista, Simbol, dan Pesan Kuasa
ORBITINDONESIA.COM – Baliho Prabowo berkibar di langit Jakarta saat upacara HUT ke-81 RI di Istana, dan publik langsung bertanya: ini penghormatan militer atau panggung politik. Mensesneg Prasetyo Hadi menyebutnya ucapan terima kasih TNI atas penguatan alutsista, termasuk sejak Prabowo menjabat Menhan 2019-2024.
Atraksi Victory Jump menurunkan 17 prajurit Kopassus dan Polri dari pesawat CN-295 dari ketinggian sekitar 10 ribu kaki. Di saat yang sama, beberapa jet Dassault Rafale disebut ikut meramaikan peringatan dan mempertegas narasi modernisasi pertahanan.
Namun yang paling memantik perhatian justru bukan formasi payung atau manuver udara, melainkan spanduk raksasa bergambar Presiden. Di ruang publik yang sensitif terhadap kultus individu, simbol semacam itu cepat dibaca sebagai pesan kekuasaan.
Prasetyo menegaskan pengibaran baliho adalah ekspresi kebanggaan dan apresiasi atas penguatan alutsista. Ia berkata, “di masa Pak Prabowo inilah… kita benar-benar memperkuat alutsista kita,” seraya menekankan proses itu sudah dirintis saat Prabowo menjadi Menhan.
Penguatan alutsista memang kerap diposisikan sebagai indikator kapasitas negara, terutama di kawasan yang rawan bencana dan konflik. Prasetyo mengaitkannya dengan kebutuhan Indonesia di ring of fire, karena alat militer dipakai cepat mengirim logistik saat bencana, termasuk gempa di NTT.
Di level komunikasi negara, pertunjukan militer selalu membawa dua lapis pesan: kesiapan pertahanan dan legitimasi politik. Ketika wajah Presiden menjadi pusat visual, pesan pertahanan mudah bergeser menjadi pesan personalisasi kekuasaan.
Rafale, CN-295, dan pasukan khusus membentuk narasi “negara kuat” yang mudah dijual dalam seremoni kenegaraan. Tetapi narasi itu juga menuntut transparansi, karena modernisasi pertahanan selalu menyangkut anggaran besar, prioritas belanja, dan akuntabilitas.
Di banyak negara, simbol militer yang melekat pada figur pemimpin sering memunculkan debat tentang batas profesionalisme dan politisasi. Indonesia punya sejarah panjang menjaga jarak antara militer dan politik elektoral, sehingga simbol personal di langit ibu kota terasa rentan ditafsirkan.
Ucapan terima kasih TNI kepada Presiden terdengar wajar jika dipahami sebagai penghargaan institusional atas kebijakan pertahanan. Namun bentuknya penting, karena negara demokratis lebih aman ketika penghormatan diarahkan pada konstitusi dan institusi, bukan pada wajah individu.
Prasetyo menyebut aksi itu “bukan sesuatu yang mudah,” dan benar bahwa terjun payung dengan spanduk raksasa berisiko dan menuntut disiplin tinggi. Tetapi justru karena sulit dan spektakuler, ia menjadi alat komunikasi yang kuat, dan karenanya harus lebih hati-hati dalam memilih simbol.
Jika pesan utamanya adalah modernisasi alutsista dan kesiapsiagaan bencana, maka yang semestinya ditonjolkan adalah capaian program, data kesiapan, dan manfaat publik. Ketika yang ditonjolkan adalah baliho Presiden, publik akan membaca ada upaya membangun kultus atau mengunci loyalitas.
Di era media sosial, simbol lebih cepat viral daripada penjelasan kebijakan. Pemerintah boleh saja mengklaim ini sekadar apresiasi, tetapi persepsi publik dibentuk oleh konteks, dan konteksnya adalah panggung nasional paling sakral: detik-detik Proklamasi.
Peristiwa baliho Prabowo di upacara HUT RI menunjukkan betapa tipis batas antara seremoni negara dan komunikasi politik. Modernisasi alutsista dan kemampuan respon bencana patut diapresiasi, tetapi simbol yang dipilih menentukan apakah rakyat merasa dilayani atau sekadar diajak mengagumi.
Pertanyaan yang tersisa sederhana namun menentukan: apakah negara ingin membangun kebanggaan pada institusi dan kinerja, atau pada figur dan citra. Jawaban atas pertanyaan itu akan memengaruhi cara kita memaknai kemerdekaan, bukan hanya sebagai pesta, tetapi sebagai disiplin demokrasi. (Orbit dari berbagai sumber, 20 Agustus 2026)
