Protes Pelajar Prancis: Kelas Padat, Guru Kurang, Hari Sekolah Panjang
ORBITINDONESIA.COM – Protes pelajar Prancis meledak dari pinggiran Paris hingga kota-kota besar, dipicu kelas yang sesak, kekurangan guru, dan jam sekolah yang terasa tak manusiawi. Polisi menahan lebih dari 400 orang pada Selasa, banyak di antaranya masih di bawah umur, saat blokade sekolah berubah menjadi bentrokan.
Gelombang protes pelajar Prancis bermula di sejumlah lycee di wilayah Paris pekan lalu, lalu menjalar secara nasional. Kementerian Pendidikan menyebut sekitar 400 dari 3.700 lycee terdampak aksi, mulai dari mogok belajar hingga pemblokiran gerbang sekolah.
Di beberapa titik, situasi memburuk karena pembakaran tempat sampah dan pelemparan botol serta batu ke arah aparat. Otoritas menyatakan 48 petugas penegak hukum terluka, sementara Menteri Dalam Negeri Laurent Nunez menyebut 440 orang ditahan secara nasional.
Keluhan inti terdengar sederhana namun tajam, yakni ruang kelas terlalu penuh, guru sering tidak ada dan tidak diganti, serta hari sekolah terasa terlalu panjang. Di Paris, spanduk siswa menyindir ritme hidup mereka, “Lebih banyak jam pelajaran daripada tidur.”
Profesor studi Inggris Vincent Latour dari Universite Toulouse Jean Jaures menilai akumulasi masalah sudah lama menekan. Ia menyebut gelombang panas Juni menelanjangi kondisi gedung sekolah yang buruk, minim isolasi, dan tanpa pendingin udara.
Protes pelajar Prancis kali ini menempel pada krisis kapasitas negara dalam menyediakan layanan publik yang stabil. Ketika kelas berisi 32 hingga 35 murid, seperti disebut Ryad Rani dari Union Syndicale Lyceenne, kualitas belajar tak lagi soal kurikulum, melainkan soal ruang dan tenaga.
Yang membuatnya cepat meluas adalah pengalaman yang sama di banyak kota, dari Lille hingga Marseille. Di Nantes, menurut AFP, siswa menumpuk tempat sampah di pintu masuk Lycee Gabriel Guist’hau, sebuah simbol bahwa akses belajar terasa “ditutup” oleh sistem itu sendiri.
Respons keamanan juga memperkeras suasana, terutama saat polisi memakai baton dan gas air mata di sejumlah lokasi. Nunez mengecam massa bertopeng yang membawa proyektil, dan AFP melaporkan ada tujuh insiden pelemparan asam klorida ke polisi.
Namun, narasi ketertiban semata berisiko mengaburkan akar masalah, yaitu kekurangan sumber daya pendidikan. Walikota Saint-Denis, Bally Bagayoko, menyebut aksi para siswa “sepenuhnya sah” dan menyinggung ketimpangan, karena wilayah miskin menerima sumber daya lebih sedikit dibanding kawasan kaya.
Momentum protes pelajar Prancis juga bertaut dengan pemogokan sektor publik menolak rancangan anggaran pemerintah. Rencana itu memuat pemotongan dan penghematan 54 miliar euro, serta usulan pembekuan gaji dasar pegawai negara pada 2027 untuk menghemat sekitar 2 miliar euro.
Sekretaris Jenderal FSU, Caroline Cheve, menegaskan siswa dan guru melihat realitas yang sama, yakni kelas padat dan kekurangan staf. Ketika guru, pemadam kebakaran, dan pekerja publik lain turun aksi, protes sekolah berubah dari isu pendidikan menjadi isu kemampuan negara melayani warganya.
Protes pelajar Prancis adalah cermin, bukan sekadar keributan remaja yang mudah meledak. Jika negara menuntut disiplin belajar, negara juga wajib menghadirkan prasyarat dasar, yakni ruang yang layak, guru yang cukup, dan jam belajar yang manusiawi.
Di titik ini, pemerintah menghadapi dilema politik menjelang pemilu presiden tahun depan. Latour menilai iklim politik “cukup eksplosif” karena kemarahan atas layanan publik, harga bahan bakar, dan tekanan biaya hidup, sehingga protes sekolah mudah terseret menjadi amunisi kubu-kubu.
Perang narasi pun muncul, ketika Perdana Menteri Sebastien Lecornu mengecam kekerasan dan menuding lawan politik mendorong eskalasi. Jean-Luc Melenchon dari France Unbowed menuduh pemerintah melakukan tindakan keras yang “brutal” dan bernuansa rasis, tuduhan yang dibantah keras oleh Lecornu.
Yang mengkhawatirkan adalah ketika debat politik memusat pada siapa yang “memprovokasi”, bukan pada apa yang sebenarnya rusak. Ketika pemerintah lebih menonjolkan aturan simbolik seperti larangan abaya, sebagian siswa mempertanyakan prioritas, karena yang mereka butuhkan adalah kondisi belajar yang layak, bukan sekadar regulasi identitas.
Jika tekanan anggaran berlanjut, protes pelajar Prancis berpotensi menular ke kampus. Latour mengingatkan adanya potensi rangkaian protes di universitas karena pendanaan yang kurang dalam beberapa tahun terakhir, dan situasi yang memburuk sepanjang tahun lalu.
Protes pelajar Prancis menunjukkan satu pesan yang sulit dibantah, pendidikan bukan hanya soal nilai, tetapi soal martabat sehari-hari di ruang kelas. Ketika negara menghemat miliaran euro, publik akan bertanya biaya apa yang sebenarnya sedang dipangkas, dan siapa yang menanggungnya.
Jika pemerintah menjawab dengan represi, ia mungkin menang dalam hitungan hari, tetapi kalah dalam hitungan tahun. Pertanyaannya kini, apakah Prancis akan memperbaiki fondasi sekolahnya, atau membiarkan generasi mudanya belajar dalam keadaan yang mereka anggap tidak lagi adil.
(Orbit dari berbagai sumber, 1 Oktober 2026)
