ORBITINDONESIA - Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia.

Yakni, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDGs berisi 17 Tujuan dan 169 Target yang diharapkan dapat dicapai pada 2030, termasuk di Indonesia.

Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan memiliki makna yang penting karena setelah diadopsi maka akan dijadikan acuan secara global dan nasional di Indonesia sehingga agenda pembangunan menjadi lebih fokus.

Baca Juga: New Year Gaza 24 B

Baca Juga: Dr Abustan: Pemilu dan Kualitas Pemimpin

Salah satu poin dari SDGs adalah Kesetaraan Gender, yang menjadi poin nomor 5. Kesetaraan gender akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan, dan memerintah secara efektif.

Dengan demikian mempromosikan kesetaraan gender adalah bagian utama dari strategi pembangunan dalam rangka untuk memberdayakan masyarakat atau semua orang baik perempuan maupun laki - laki, untuk mengentaskan diri dari kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup mereka.

Pembangunan ekonomi membuka banyak jalan untuk meningkatkan kesetaraan gender dalam jangka panjang.

Baca Juga: Survei LSI Denny JA: Elektabilitas PSI yang Dipimpin Kaesang Hanya 1,5 Persen, Gerindra Salip PDI Perjuangan

Salah satu target dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang terkait dengan kesetaraan gender adalah menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.

Baca Juga: Begini Kronologi Lengkap 3 Bocah SD Perkosa Siswi TK di Mojokerto, Jawa Timur

World Economic Forum (WEF) telah merilis Global Gender Gap Report 2022 pada 13 Juli 2022. Laporan tersebut mengkaji ketimpangan gender di empat bidang, yakni pemberdayaan politik, partisipasi dan peluang ekonomi, pencapaian pendidikan, serta kesehatan dan kelangsungan hidup.

Baca Juga: Ditemani Erick Thohir, Prabowo Subianto Makan Siang Bersama Pelaku Usaha Muda

Indeks ketimpangan gender WEF memiliki sistem skor dengan rentang skala 0 - 1. Skor "0" menunjukkan ketimpangan gender yang sangat lebar, dan skor "1" menunjukkan tercapainya kesetaraan penuh.

Dalam laporan WEF tahun ini, secara umum Indonesia mendapat skor indeks ketimpangan gender 0,697 dan berada di peringkat ke-92 dari 146 negara. Nilai tersebut meningkat sebanyak 0,009 dari 0,688 pada 2021.

Tahun lalu Indonesia masih berada di peringkat ke-101. Meski ada peningkatan namun masih banyak yang harus dilakukan Indonesia untuk membenahi masalah kesetaraan gender.

Baca Juga: Yasonna H Laoly Dampingi Megawati Soekarnoputri Selama Jadi Juri Jayed Award 2023 di Roma

Baca Juga: 3 Bocah SD Perkosa Siswi TK, Orang Tua Korban Minta Rp200 Juta

Indonesia memiliki tiga pilar ekonomi yaitu: 1) Badan Usaha Milik Negara (BUMN); 2) Swasta; 3) Koperasi. Ketiga pilar ekonomi ini merupakan infrastruktur perekonomian Indonesia, sesuai Pasal 33 UUD 1945.

Salah satu cara untuk memperbaiki tingkat kesetaraan gender dalam rangka meningkatkan perekonomian Indonesia adalah melalui peningkatan peran perempuan di level pemimpin perusahaan di BUMN.

Baca Juga: Jadi Juri Zayed Award 2024, Megawati Diwawancarai Radio Vatikan

Menteri BUMN, Erick Thohir, mengaku sedih ketika tahu hingga akhir tahun 2022 ini, kepemimpinan perempuan di perusahaan pelat merah baru mencapai 15 persen.

Di awal tahun 2023 Menteri BUMN Erick Thohir mengumpulkan 41 Direksi BUMN untuk forum ”Pengarahan Pencegahan Korupsi di Lingkungan BUMN”.

Baca Juga: Yang Sedang Butuh Pekerjaan di Semarang, Ada Lowongan Kerja di PT ID Express Logistik Indonesia (IDExpress)

Baca Juga: Dugaan Operasi Tangkap Tangan Gubernur Abdul Gani Kasuba, KPK Gelandang 3 Pejabat Maluku Utara ke Jakarta

Erick menyampaikan bahwa pencegahan korupsi dan perbaikan sistem di BUMN tetap menjadi prioritas pemegang saham di tahun ini.

Jika pencegahan korupsi dan perbaikan sistem berhasil akan membawa perbaikan kinerja operasional dan keuangan BUMN.

Dua aspek tersebut disebut sebagai transformasi BUMN. Kontribusi BUMN terhadap pendapatan negara Indonesia pada periode tahun 2020 sampai dengan 2022 mencapai angka 1198 triliun rupiah atau meningkat 68 triliun rupiah dari periode tahun 2017 sampai dengan 2019 yang sebesar 1130 triliun rupiah.

Baca Juga: BMKG: Hujan Lebat Berpotensi Turun di Beberapa Kota

Kontribusi tersebut berasal dari dividen, pajak, bagi hasil dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Baca Juga: BRI Liga 1: Faktor Keamanan, Laga Barito Putera Melawan PSIS Semarang Ditunda

Menurut Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wawan Wardiana dalam Seminar Nasional Perempuan Indonesia Antikorupsi dalam rangkaian Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2022, KPK telah menangkap 1.462 pelaku tindak pidana korupsi hingga November 2022, di mana sebanyak 9% di antaranya perempuan.

Baca Juga: Peringati Hari Bela Negara, Ibnu Chuldun: Bersatu dan Berkontribusi untuk Indonesia Maju

Memang tidak dipungkiri bahwa korupsi dilakukan baik oleh lelaki maupun perempuan. Namun dikutip dari buku "Saya, Perempuan Anti Korupsi" (SPAK) yang dirilis KPK, perempuan memiliki standar perilaku etis dan kepedulian pada kepentingan umum yang lebih tinggi.

Hasil ini sejalan dengan teori psikologi dan sosiologi tentang penyimpangan yang menyatakan bahwa perempuan memang memiliki kecenderungan lebih taat aturan daripada laki - laki.

Baca Juga: Bejat, Guru SD di Sulawesi Selatan Sentuh Area Sensitif Muridnya Sendiri saat Mengerjakan Soal Ujian

Baca Juga: Permohonan Layanan Melonjak, Sandi Andaryadi: Imigrasi DKI Jakarta Harus Bekerja Prima

Berkaca dari pernyataan tersebut, salah satu rekomendasi untuk memberantas korupsi di sebuah negara adalah dengan meningkatkan pemberdayaan perempuan.

Penelitian tahun 2001 yang dikutip jurnal Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) menyebutkan bahwa keterwakilan perempuan yang lebih besar di parlemen dan pemerintahan dapat mengurangi tingkat korupsi di sebuah negara.

Peningkatan pemberdayaan perempuan juga bisa dilakukan dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

Baca Juga: Denny JA: Puisi Esai Waktunya Masuk Kampus dan Sekolah

Studi lain yang dikutip jurnal APEC menunjukkan, kehadiran pemimpin perempuan, porsi besar karyawan perempuan di perusahaan, atau tingginya tingkat literasi perempuan menyumbang pada rendahnya angka korupsi.

Baca Juga: Pendiri Yayasan ACT Ahyudin Divonis 3,5 Tahun Penjara

Sebagai contoh, survei dari pemilik perusahaan dan manajer di Republik Georgia menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan yang dimiliki atau dikelola perempuan membayar suap ke pemerintah 50 persen lebih sedikit dibanding jika pemimpinnya laki-laki.

Baca Juga: Kepala Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Ibnu Chuldun Resmikan Laboratorium Peradilan Pidana Universitas Yarsi

Kembali ke peningkatkan kesetaraan gender di BUMN, sudah selayaknya proporsi Woman Leader di BUMN ditingkatkan.

Persentase perempuan di level Direksi BUMN harus ditambah, selain untuk meningkatkan indeks kesetaraan gender Indonesia juga sekaligus upaya untuk menekan tingkat korupsi di BUMN.

Jika angka korupsi di BUMN berhasil ditekan akan meningkatan pendapatan negara dari sektor BUMN.

Baca Juga: Pembunuh Petugas Imigrasi Tri Fattah Firdaus Jadi Tersangka, Sandi Andaryadi: Kami Apresiasi Polda Metro Jaya

Baca Juga: Mantan Presiden ACT Ibnu Khajar Divonis 3 Tahun Penjara

Tentu saja perempuan yang menjadi Direksi di BUMN selain harus memiliki kapabilitas di bidangnya juga harus memiliki integritas tinggi.

Sudah saatnya perempuan Indonesia menerima tantangan untuk membuktikan peran mereka dalam memajukan bangsa ini untuk mewujudkan Indonesia Berdaulat, Maju, Adil dan Makmur. MERDEKA !!!

Baca Juga: Warga Negara Asing Asal Korea Selatan Jadi Tersangka Pembunuhan Petugas Imigrasi Tri Fattah Firdaus

(Oleh: Susy Djalal - Ketua DPC PETANI Kab. Bogor dan Ambassador of PETANI Women Leader.) ***