Jokowi Injak Kepala Kerbau Lampung: Adat, Politik, dan Etika Publik
ORBITINDONESIA.COM – Momen Jokowi menginjak kepala kerbau di Lampung viral dan memicu polemik politik. Peristiwa ini terjadi saat Jokowi menerima gelar kehormatan adat Lampung Pepadun di Kedaton Keagungan, Sabtu 27 Juni 2026.
Foto dan video itu segera ditarik ke arena tafsir: antara prosesi budaya dan simbol kekuasaan. Publik melihatnya sebagai gestur yang ekstrem, sementara sebagian tokoh menilai itu bagian dari tata upacara.
Ketua DPP PDI-P Guntur Romli mengkritik dengan menekankan hewan kurban semestinya diperlakukan hormat. Ia menyebut, “Sikap Jokowi yang menginjak kakinya di atas kepala kerbau/sapi itu bentuk kesombongan, tapi biarkan rakyat yang menilai.”
Namun di internal PDI-P, suara tidak seragam. Ketua DPP PDI-P Komarudin Watubun justru menyatakan tidak perlu dipersoalkan, karena “yang diinjak kepala kerbau, bukan kepala banteng.”
PSI mengambil posisi defensif dengan menyebutnya murni prosesi adat. Ketua DPP PSI Bestari Barus mengatakan, “Itu kan adat budaya kita,” dan meminta publik tidak menafsirkan dengan arti lain.
Polemik ini memperlihatkan pola berulang di era media sosial: satu potongan visual mengalahkan konteks panjang sebuah ritus. Dalam logika viral, simbol lebih cepat bekerja daripada penjelasan, apalagi jika tokohnya adalah Jokowi.
Tokoh adat Lampung Pepadun, Suttan Seghayo Dipuncak Nur Mawardi Harirama, memberi konteks yang hilang di linimasa. Ia menjelaskan ujung kaki di kepala kerbau adalah simbol pengendalian diri, yakni “menghilangkan sifat-sifat binatang dalam diri, seperti sombong, iri, dengki, tamak.”
Di sini ada benturan dua etika yang sama-sama merasa benar. Etika modern menuntut sensitivitas terhadap kekerasan simbolik pada hewan, sedangkan etika adat menempatkan tindakan itu sebagai bahasa moral yang diwariskan.
Mawardi juga menegaskan pemotongan kerbau menandai status sosial dalam siklus hidup masyarakat Pepadun. Ia mengaitkannya dengan prosesi Begawi Cakak Pepadun atau Munggah Bumi yang turun-temurun dijalankan.
Kontroversi melebar ketika karpet merah dan dominasi warna lokasi upacara ikut dipersoalkan. Mawardi menjawab lugas: karpet merah memang bagian dari tata ruang Kedatun Keagungan, bukan sinyal politik kepada kelompok tertentu.
Yang menarik, kritik Guntur Romli menyasar dimensi moral personal, bukan semata prosedur adat. Sementara Komarudin Watubun menutup perdebatan dengan garis identitas partai: Jokowi “masa lalu” PDI-P, sehingga aktivitasnya tak perlu dikomentari berlebihan.
Sikap PSI menambah lapisan lain karena kedekatan Jokowi dengan partai tersebut membuat klarifikasi terasa seperti pembelaan politik. Bestari bahkan menyebut pihak yang menyindir prosesi itu bisa jatuh pada posisi “menghina adat budaya Lampung.”
Masalahnya bukan sekadar apakah itu adat atau bukan. Masalahnya adalah bagaimana figur publik mengelola makna ketika adat dipertontonkan dalam ruang politik yang hiper-curiga.
Dalam masyarakat digital, niat baik tidak otomatis terbaca baik. Ketika gestur ritual tampil tanpa penjelasan, publik mengisi kekosongan dengan prasangka, dan partai mengisinya dengan kepentingan.
Karena itu, pembacaan “kesombongan” versus “pengendalian diri” sama-sama lahir dari satu hal: minimnya literasi konteks di ruang viral. Jokowi, sebagai tokoh nasional, semestinya menyadari bahwa simbol lokal akan selalu dipindai dengan standar moral nasional.
Namun kita juga perlu adil pada adat. Jika setiap ritus harus tunduk pada selera linimasa, maka yang terjadi adalah pemiskinan budaya melalui sensor sosial yang tidak paham akar.
Di titik ini, kritik paling tajam justru mengarah pada cara politik memanfaatkan kebingungan publik. Budaya dijadikan tameng saat menguntungkan, lalu ditinggalkan ketika memicu biaya reputasi.
Peristiwa “Jokowi injak kepala kerbau Lampung” mengajarkan bahwa simbol bisa lebih bising daripada fakta. Penjelasan tokoh adat menunjukkan ada makna filosofis yang tidak otomatis terbaca dalam potongan video.
Tetapi kontroversi ini juga menegur para pemimpin: tampil dalam ritus publik berarti siap memikul tafsir publik. Pertanyaannya, apakah kita mau belajar membaca konteks sebelum menghakimi, atau terus menjadikan budaya sekadar bahan bakar pertengkaran politik?
(Orbit dari berbagai sumber, 8 Juli 2026)
