Kontroversi Keamanan Penerbangan Israel: Co-Pilot Oman di flydubai
ORBITINDONESIA.COM – Kontroversi keamanan penerbangan Israel mencuat setelah terungkap seorang co-pilot warga Oman pernah dilarang terbang oleh Oman Air karena kekhawatiran pandangan ekstremis. Ia kemudian direkrut flydubai, sementara Israel dan UEA saling lempar soal siapa yang seharusnya menyaring daftar kru dan penumpang.
Pejabat regional menyebut co-pilot itu pernah dicekal terbang oleh maskapai nasional Oman, Oman Air, lalu dipindahkan ke pekerjaan administratif karena kekhawatiran atas pandangan ekstremisnya. Namun belakangan ia direkrut maskapai berbasis UEA, flydubai, setelah melewati pemeriksaan keamanan standar.
Menurut pejabat yang sama, pemeriksaan tersebut tidak menelusuri latar belakangnya untuk mencari tanda-tanda potensial radikalisasi. Celah ini menjadi sorotan karena menyangkut penerbangan internasional ke Israel yang sensitif secara politik dan keamanan.
Regulasi penerbangan Israel juga menyatakan pilot yang merupakan warga negara tanpa hubungan diplomatik formal dengan Israel, seperti Oman, tidak diizinkan mengoperasikan penerbangan ke negara itu. Fakta ini membuat pertanyaan bergeser dari sekadar individu, menjadi soal kepatuhan sistem.
Pejabat regional mengatakan kepada Associated Press pada Minggu bahwa otoritas Emirat telah membagikan kepada Israel daftar penumpang dan kru sebelum keberangkatan penerbangan FZ1073. Namun, siapa yang wajib memeriksa dan menyetujui daftar itu kini diperdebatkan.
Shin Bet, badan keamanan dalam negeri Israel, menyatakan kementerian transportasi bertanggung jawab melakukan verifikasi daftar dari maskapai asing. Pernyataan ini menempatkan beban pada prosedur administratif, bukan semata operasi intelijen.
Namun Menteri Transportasi Miri Regev membantah, dengan mengatakan kementeriannya tidak menerima daftar penumpang dan kru. Ia menegaskan pengawasan keamanan untuk penerbangan maskapai asing berada dalam mandat Shin Bet dan Mossad.
Di titik ini, kontroversi keamanan penerbangan Israel berubah menjadi studi kasus tentang “zona abu-abu” kewenangan. Ketika daftar kru disebut sudah dibagikan, tetapi lembaga saling menyatakan tidak memegang dokumen, rantai akuntabilitas terlihat rapuh.
Pejabat regional juga menyebut flydubai melakukan pemeriksaan standar yang tidak memeriksa potensi radikalisasi. Ini memperlihatkan batas pemeriksaan latar belakang di industri penerbangan sipil, yang sering mengandalkan checklist kepatuhan formal.
Israel kemudian merespons dengan langkah politik dan institusional. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memerintahkan kepala Dewan Keamanan Nasional untuk meninjau “semua aspek keamanan terkait penerbangan sipil asing ke Israel”.
Di luar Timur Tengah, Australia ikut masuk dalam pusaran. Otoritas Australia menyelidiki keterkaitan co-pilot tersebut dengan Australia, dan sumber media lokal menyebut ia pernah belajar di sana pada 2015–2017.
Rangkaian fakta ini menunjukkan risiko keamanan modern tidak selalu datang dari senjata, tetapi dari prosedur yang terfragmentasi. Ketika maskapai, negara asal kru, negara operator maskapai, dan negara tujuan punya standar berbeda, celah bisa muncul di perbatasan kewenangan.
Kasus ini terasa seperti peringatan bahwa keamanan penerbangan tidak bisa bergantung pada “pemeriksaan standar” yang sempit. Jika kekhawatiran ekstremisme pernah cukup kuat untuk membuat seseorang dipindahkan dari kokpit ke meja administrasi, maka verifikasi lintas negara semestinya lebih dari sekadar formalitas dokumen.
Persoalan kunci bukan hanya apakah co-pilot itu melanggar aturan Israel tentang kewarganegaraan negara tanpa hubungan diplomatik. Persoalan yang lebih tajam adalah mengapa aturan dan informasi yang tampaknya tersedia tidak otomatis menjadi tindakan pencegahan yang konsisten.
Saling bantah antara kementerian transportasi, Shin Bet, dan klaim tentang peran Mossad memperlihatkan masalah desain tata kelola. Dalam isu berisiko tinggi, “siapa bertanggung jawab” seharusnya tidak menjadi teka-teki yang baru dijawab setelah kontroversi meledak.
Di sisi lain, publik juga perlu berhati-hati agar isu ini tidak berubah menjadi stigmatisasi warga negara tertentu. Yang harus dikritik adalah sistem pemeriksaan, pertukaran data, dan audit kepatuhan, bukan identitas kolektif.
Kontroversi keamanan penerbangan Israel dalam kasus co-pilot Oman di flydubai menegaskan satu hal: keamanan adalah rantai, dan ia putus di mata rantai yang paling kabur. Ketika daftar kru disebut ada tetapi tidak jelas siapa memeriksa, yang terancam bukan hanya reputasi lembaga, melainkan kepercayaan publik.
Pertanyaan akhirnya sederhana tetapi mendesak: apakah negara dan maskapai akan memperbaiki prosedur lintas batas sebelum insiden terjadi, atau sesudahnya. Dalam penerbangan, keterlambatan satu keputusan bisa berarti terlambat untuk semua orang. (Orbit dari berbagai sumber, 7 Oktober 2026)
