Dimas Supriyanto: Etika Kritik yang Pilih-Pilih
Oleh Dimas Supriyanto, jurnalis senior.
ORBITINDONESIA.COM - Ketika keluarga Jokowi menjadi bulan bulanan dan perundungan - bahkan hingga cucunya - sebagian orang yang mengatasnamakan “kontrol publik” dan tidak memberlakukan batas privasi. Anak-anak diseret, kehidupan rumah tangga dibicarakan, bahkan Jan Ethes, yang sama sekali tidak memiliki jabatan publik - ikut menjadi sasaran perundungan.
Tetapi ketika sorotan beralih ke anggota parlemen di Senayan - notabene wakil rakyat - mendadak muncul seruan agar keluarga pejabat dihormati. Kehidupan pribadi tidak diusik, dan kritik jangan berubah jadi perundungan.
“Anak saya tidak tahu apa-apa,” kata Sufmi Dasco Ahmad. “Saya sedang mempertimbangkan langkah hukum, untuk efek jera,” ancamnya.
Pertanyaannya: sejak kapan prinsip itu berlaku? Apakah baru berlaku setelah anggota DPR ikut merasakan tekanan yang sebelumnya dialami keluarga Jokowi?
Saya kira di sinilah ada persoalan serius yang perlu dibongkar: apakah kita sedang memperjuangkan etika kritik, dan mengabaikannya - ketika yang dikritik adalah lawan politik kita?
Ijazah sarjana Jokowi dipersoalkan, ijazah SMA Gibran dipermasalahkan, dan ketika orang parlemen diminta berterus terang tentang ijasah dan pendidikan mereka, segera pasang tameng perlindungan. “Kami dipilih rakyat, silakan ke KPU,” kata politisi Golkar. “Jangan diperpanjang. Mari kita bantu pemerintah,” dia buang badan.
Halooo...!! Bagaimana dengan mereka yang menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mem-blow up keabsahan ijazah Jokowi dan Gibran, politisi dari partai apa, ya? Kenapa mereka diam seribu bahasa?
Lagi pula - memangnya Jokowi dan Gibran tidak ke KPU dan ijazah mereka tidak disahkan oleh KPU? Mengapa masih digugat juga? Dan mereka membiarkan. Sedangkan ketika mereka dipertanyakan, meradang? Mengkelap?
Begitulah politisi! Bak belut masuk drum oli, licinnya bukan main. Selalu ada argumen buat ngeles. Padahal mereka mengaku sebagai wakil kita di Senayan.
Nampaknya, ada tiga hal yang menurut saya harus kita katakan secara terus terang.
Pertama, etika kritik tidak boleh berubah mengikuti siapa yang sedang menjadi sasaran.
Kalau membully anak dan cucu Jokowi dianggap “bagian dari kebebasan berekspresi”, mengapa ketika keluarga anggota DPR disinggung, tiba-tiba teriak pentingnya “perlindungan privasi”?
Jika keluarga anggota DPR harus dilindungi dari perundungan, prinsip yang sama juga harus berlaku bagi keluarga Jokowi dan Gibran - sebagai mantan presiden dan wakil presiden.
Saya tidak mensahkan perundungan. Saya hanya minta keadilan dan kesetaraan. Tidak boleh ada pengecualian berdasarkan kebencian politik.
Kedua, memang sebaiknya istilah “pengawasan publik” tidak membenarkan segala macam serangan personal. Memeriksa kebijakan pemerintahan boleh, mengusut dugaan KKN, mempertanyakan konflik kepentingan keluarga kepala negara silakan. Menelusuri proses pencalonan Capres adalah bagian dari kontrol demokratis.
Tetapi menyeret cucu seorang presiden yang sedang menjabat ke dalam pertarungan politik tidak memiliki relevansi dengan akuntabilitas kekuasaan.
Demikian pula terhadap keluarga anggota DPR. Begitu juga hal yang menimpa putri Sufmi Dasco, Wakil Ketua DPR RI. Kita harus bisa membedakan kritik politik, investigasi jurnalistik, satire, penghinaan, dan perundungan. Tidak semuanya bisa dimasukkan ke dalam satu keranjang bernama “kebebasan berekspresi”.
Masalahnya, kenapa ketika perundungan Jokowi mereka diam - lalu ketika menimpa diri mereka, menjerit?
Ketiga, jangan sampai demokrasi berubah menjadi kompetisi saling membalas perundungan. Ini bukan konsistensi demokrasi. Ini pergantian posisi korban dan pelaku dalam pertarungan politik.
Padahal prinsip demokrasi seharusnya tidak mengenal siapa kawan dan siapa lawan ketika menyangkut perlindungan martabat manusia.
Masalahnya yang merasa punya hak hukum, punya martabat dan privasi - hanya anggota parlemen. Anggota Dewan
Presiden, dan Wakil Presiden - semasa masih aktif - tidak.
Etika kritik kok berlaku pilih pilih? Edan, nDasmu ! ***