Uni Eropa dan Indonesia Menandatangani Perjanjian Perdagangan dan Investasi yang Ambisius

Bendera Uni Eropa.

Bendera Uni Eropa.

Money & Career

ORBITINDONESIA.COM - Uni Eropa dan Indonesia hari Sabtu, 21 November 2026, menandatangani Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA) serta Persetujuan Perlindungan Investasi (IPA).

Perjanjian-perjanjian ini menandai langkah maju yang signifikan dalam memajukan strategi Uni Eropa terkait diversifikasi dan kemitraan, sekaligus memperkuat hubungan dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan negara dengan populasi terbanyak keempat di dunia.

Kesepakatan ini memperkuat perdagangan berbasis aturan serta menyediakan kerangka kerja yang stabil dan dapat diprediksi untuk perdagangan dan investasi, sembari berkontribusi pada rantai pasok yang lebih aman dan tangguh untuk sektor energi dan bahan baku.

Perjanjian ini akan menciptakan peluang baru bagi pelaku usaha di kedua pihak dan memberikan manfaat ekonomi yang nyata. Ekspor Uni Eropa ke Indonesia diproyeksikan meningkat hampir 40% dalam kurun waktu 15 tahun, dengan pertumbuhan yang sangat kuat pada sektor mesin, kendaraan bermotor, dan logam lainnya.

Ekspor barang dan jasa dari Indonesia ke Uni Eropa diperkirakan akan meningkat lebih dari 14% dalam periode yang sama. Hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi, di mana PDB Uni Eropa diproyeksikan akan lebih tinggi sebesar €16 miliar, sementara PDB Indonesia akan lebih tinggi sebesar €27 miliar dibandingkan jika perjanjian ini tidak ada.

Secara khusus, perjanjian ini akan:

Menghapus bea masuk atas 98,5% pos tarif dan menyederhanakan prosedur ekspor barang dari Uni Eropa ke Indonesia—termasuk produk pertanian, pangan, dan produk industri utama—sehingga membantu eksportir Uni Eropa menghemat lebih dari €600 juta per tahun dalam bentuk bea masuk;

Membuka peluang baru bagi investasi Uni Eropa di Indonesia, terutama di sektor-sektor strategis seperti kendaraan listrik, elektronik, dan farmasi;

Memungkinkan perusahaan Uni Eropa untuk menyediakan layanan dengan kepemilikan penuh di sektor-sektor utama, seperti sektor layanan komputer dan telekomunikasi;

Melindungi investasi Eropa di Indonesia—dan sebaliknya—dari diskriminasi yang tidak berdasar, pengambilalihan aset (ekspropriasi), atau penolakan keadilan di pengadilan setempat, dengan tetap menghormati hak masing-masing pihak untuk melakukan pengaturan di wilayahnya;

Menjamin penghormatan dan kompensasi yang adil atas hak kekayaan intelektual, termasuk perlindungan terhadap 221 indikasi geografis Uni Eropa;

Memperkuat rantai pasok yang dapat diprediksi, andal, dan berkelanjutan, antara lain melalui penurunan tarif, fasilitasi ekspor bahan baku penting, penilaian dampak lingkungan, serta peningkatan kerja sama. dan

Mendukung pertumbuhan berkelanjutan melalui bab Perdagangan dan Pembangunan Berkelanjutan yang kuat, yang mencakup komitmen terkait iklim, lingkungan, hak-hak pekerja, serta aspek penegakannya; menetapkan Perjanjian Paris sebagai elemen esensial dalam kesepakatan tersebut; serta menyertakan mekanisme kerja sama dan dialog mengenai isu-isu regulasi dan keberlanjutan, termasuk pula Protokol khusus terkait minyak kelapa sawit.

Langkah selanjutnya

Kedua kesepakatan tersebut kini memerlukan persetujuan dari Parlemen Eropa. Secara paralel, pihak berwenang Indonesia juga tengah menjalankan prosedur ratifikasi internal masing-masing.

Setelah Uni Eropa dan Indonesia merampungkan prosedur internal mereka, kesepakatan-kesepakatan tersebut akan mulai diterapkan untuk sementara, yang diperkirakan akan terjadi pada awal tahun 2027. ***