Oleh: Dr. H.M. Amir Uskara, Anggota DPR RI/Ekonom

ORBITINDONESIA - Dunia keuangan Indonesia tersengat. Betapa tidak! Hanya sebuah koperasi simpan pinjam (KSP), mampu menilep uang “nasabah” sebesar Rp 106 Triliun.

Jumlah uang tersebut jauh lebih besar dari kerugian uang negara di Asuransi Jiwasraya (Rp 37 T) dan Asabri (22,78 T) yang menghebohkan itu.

Baca Juga: New Year Gaza 24 B

Kita menyaksikan di media massa dan elektronik, nasabah di kedua asuransi plat merah tersebut “menangis darah” akibat uangnya hilang “dirampok” para pengelolanya. Kini, pimpinan kedua asuransi tadi sudah berada di hotel prodeo.

Baca Juga: Humor: Orang Indonesia yang Menyamar Jadi Indian Sioux

Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya Persero, Hendrisman Rahim, tahun 2020, divonis penjara seumur hidup.

Baca Juga: Survei LSI Denny JA: Elektabilitas PSI yang Dipimpin Kaesang Hanya 1,5 Persen, Gerindra Salip PDI Perjuangan

Sedangkan Direktur Utama PT Asabri, Mayjen (Purn) Adam Damiri, tahun 2022, divonis 20 tahun penjara. Mereka juga diharuskan mengganti uang negara yang diselewengkan.

Bagaimana dengan KSP Indosurya yang menilep uang nasabahnya sebesar Rp 106 T? Direktur KSP Indosurya, Henry Surya, Rabu 24 Januari 2023, divonis bebas oleh PN Jakarta Barat.

Hakim PN Jakbar menyatakan kasus Indosurya masuk ranah perdata. Kasus Indosurya juga, kata hakim, tidak terbukti masuk dalam tindak pidana penipuan dan penggelapan. Kita menahan napas mendengar putusan PN Jakbar itu.

Baca Juga: Ditemani Erick Thohir, Prabowo Subianto Makan Siang Bersama Pelaku Usaha Muda

Baca Juga: MIRIS, Terlilit Hutang, Ibu Rumah Tangga Ini Nekat Jadi Pengedar Sabu

Palu PN Jakbar tersebut sangat mengagetkan. Tidak hanya 23 nasabah Indosurya yang kaget, tapi juga Kejaksaan, pemerintah, dan DPR.

Kejaksaan Agung (Kejagung), misalnya, mengajukan banding atas putusan bebas yang dikeluarkan majelis hakim PN Jakbar kepada pimpinan KSP Indosurya.

Baca Juga: Yasonna H Laoly Dampingi Megawati Soekarnoputri Selama Jadi Juri Jayed Award 2023 di Roma

Kejagung menyebut, secara total, terdapat sekitar 23.000 orang yang menjadi korban penipuan dan penggelapan KSP Indosurya, dengan seluruh kerugian mencapai Rp106 triliun.

Mengutip Laporan Hasil Analisis (LHA) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kejagung menyatakan kerugian keuangan yang disebabkan Indosurya menjadi yang terbesar sepanjang sejarah di Indonesia.

Baca Juga: Rangkuman Kasus Kompol D, Drama Perselingkuhan hingga Tewasnya Mahasiswi Universitas Suryakancana

Baca Juga: Jadi Juri Zayed Award 2024, Megawati Diwawancarai Radio Vatikan

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md menyatakan kecewa terhadap vonis bebas terdakwa pimpinan Indosurya. Mahfud mendorong Kejagung untuk melakukan perlawanan (banding/ kasasi) terhadap keputusan hakim tersebut.

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, juga menegaskan, kasus Indosurya menjadi preseden buruk bagi koperasi simpan pinjam. Putusan pengadilan telah mengabaikan rasa keadilan bagi ribuan anggota KSP.

DPR pun mempertanyakan putusan PN Jakbar atas kasus Indosurya. Benny K Harman, anggota Komisi III DPR, menyatakan, putusan hakim PN Jakbar merusak logika hukum.

Baca Juga: Dugaan Operasi Tangkap Tangan Gubernur Abdul Gani Kasuba, KPK Gelandang 3 Pejabat Maluku Utara ke Jakarta

“Maling ayam saja dihukum, masa orang yang merampas dan merugikan triliun rupiah bebas, tidak dapat dijerat oleh hukum. Bahkan, bukan hanya pelaku utama, sampai anak buahnya tidak ada satupun yang dijerat,” kata wakil aliansi korban KSP Indosurya, Ricky Firmansyah Djong saat dihubungi BBC News Indonesia, Kamis 26 Januari 2023.

Baca Juga: Sedih, Kisah Kakek 70 Tahun yang Curi Mobil di Tebet Ternyata Ingin Ziarah ke Makam Istrinya

“Banyak anak-anak korban yang sulit meneruskan pendidikan. Banyak yang sulit menyambung hidup hari demi hari. Bahkan, ada yang sudah sakit-sakitan memohon dikembalikan sebagian uangnya untuk biaya pengobatan. Sampai pada akhirnya banyak yang meninggal dunia karena terhambat pengobatannya,” lanjut Ricky.

Baca Juga: BMKG: Hujan Lebat Berpotensi Turun di Beberapa Kota

Literasi Keuangan

Kenapa kasus Indosurya terjadi? Bukankah kasus semacam itu sering muncul di tengah masyarakat? Salah satu jawabannya: masyarakat Indonesia belum melek literasi keuangan.

Misalnya, bagaimana seharusnya berinvestasi, masuk bursa saham, dan menaruh uang di KSP. Semua itu perlu melek literasi keuangan.

Baca Juga: Peringati Hari Bela Negara, Ibnu Chuldun: Bersatu dan Berkontribusi untuk Indonesia Maju

Lembaga-lembaga keuangan, baik milik negara maupun swasta, seharusnya transparan dan mengedukasi investor serta nasabahnya, agar paham terhadap seluk beluk pengelolaan keuangan. Sehingga masyarakat tidak mudah tertipu janji-janji manis para “penipu” semacam KSP Indosurya.

Baca Juga: Berkunjung ke Medan, Ridwan Kamil Puji Habis Bobby Nasution: Momentum Langka Punya Wali Kota Muda

Kita masih ingat, sebelum kasus Indosurya, masyarakat juga tertipu dengan investasi ilegal yang mengatasnamakan trading kripto dan valas menggunakan opsi biner (binary option). Pelaku penipuannya, Indra Kenz dan Doni Salmanan telah dipenjara.

Baca Juga: Permohonan Layanan Melonjak, Sandi Andaryadi: Imigrasi DKI Jakarta Harus Bekerja Prima

Di samping kasus binary option “Binomo dan Quotex” Kenz dan Doni, masih ada penipuan yang semacam seperti MarkAi, Sunton Capital, Terra Oil, dan lain-lain yang merugikan nasabah trilyunan rupiah. Yang terakhir ini pelakunya berhasil kabur ke luar negeri sebelum polisi mengendusnya.

Investasi ilegal sejak tahun 2018 sampai 2022, menurut Satgas Waspada Investasi (SWI), telah menimbulkan kerugian total lebih dari Rp123 T.

Peneliti dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Etika Karyani mengatakan, masyarakat kerap menjadi korban investasi bodong karena tergiur dengan “keuntungan yang cepat dan besar”.

Baca Juga: Denny JA: Puisi Esai Waktunya Masuk Kampus dan Sekolah

Baca Juga: Mantan Pelatih Timnas Indonesia, Benny Dollo Meninggal Dunia

“Motifnya ingin cepat mendapatkan keuntungan yang besar dan instan, tanpa melihat atau menelusuri adanya penipuan atau jebakan dalam investasi tersebut. Dengan kata lain, sifat greedy (serakah) dan juga malas dalam mengkonfirmasi terkait legalitas dari lembaga penyelenggaranya,” kata Etika.

“Ingat prinsip high risk high return. Seperti pada kasus KSP Indosurya yang menawarkan imbal hasil melebihi 20 persen setahun. Imbal hasil ini sangat tidak masuk akal. Kasus gagal bayar KSP Indosurya juga menghancurkan citra koperasi di Indonesia,” ujarnya.

Baca Juga: Kepala Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Ibnu Chuldun Resmikan Laboratorium Peradilan Pidana Universitas Yarsi

Semua itu terjadi, ujar Direktur Eksekutif Segara Institute, Piter Abdullah, akibat rendahnya literasi keuangan di masyarakat.

“Kalau masyarakat tidak peduli, tidak belajar, dan tidak mau meninggalkan sikap serakah akan susah, akan terus ada kasus investasi bodong,” kata Piter.

Baca Juga: Kota Palembang Raih Nilai Tertinggi Pelayanan Publik 2022 di Sumatra Selatan dari Ombudsman

Baca Juga: Pembunuh Petugas Imigrasi Tri Fattah Firdaus Jadi Tersangka, Sandi Andaryadi: Kami Apresiasi Polda Metro Jaya

Lebih jauh, menurut Piter, ada tiga ciri investasi bodong. Pertama, adalah menjanjikan keuntungan yang tidak masuk akal.

“Keuntungan 30-50%, bahkan berlipat-lipat, dalam waktu singkat. Itu sudah pasti bodong, dan dicurigai,” kata Piter.

Kedua, tidak adanya kejelasan informasi mengenai bisnis investasi perusahaan tersebut. “Kalau investasi itu harus jelas, menanam padi, buka tambak lele, itu kan jelas. Kalau bisnis tidak jelas bisnis apa, investasi apa, produk apa, sektor apa, pasar dimana, itu perlu dicurigai.”

Baca Juga: Warga Negara Asing Asal Korea Selatan Jadi Tersangka Pembunuhan Petugas Imigrasi Tri Fattah Firdaus

Ketiga, “Harus dicurigai jika tidak jelas siapa pengelolanya, perusahaan siapa, izin bagaimana, di balik perusahan tokoh siapa. Kalau tidak jelas perlu dicurigai, harus dipastikan. Tiga hal ini saja sudah cukup untuk kita dari awal mengantisipasi untuk berhati-hati,” kata Piter.

Baca Juga: Bikin Kaget, Varrel Bramasta Tiba Tiba Setuju Ibunya Venna Melinda Damai dengan Ferry Irawan

Akhirnya, kasus KSP Indosurya mempertontonkan betapa “kondusif”nya Indonesia sebagai tempat subur kejahatan keuangan.

Baca Juga: Di Gedung Long See Tong Kota Padang, Mahfud MD Janji Perjuangkan Hak Adat

Lemahnya kesadaran masyarakat, minimnya literasi keuangan, centang-perenangnya regulasi, longgarnya pengawasan, dan lemahnya penegakan hukum – membuat para petualang kriminal keuangan leluasa melakukan penipuan dan kejahatan keuangan di Indonesia.

Bagaimana solusinya? Harus ada upaya menyeluruh dan terintegrasi dari hulu sampai hilir untuk menyelamatkan ekosistem keuangan nasional.

Baca Juga: SATUPENA Hadirkan Rosadi Jamani dalam Diskusi Tentang Etnisitas dan Identitas di Kalimantan Barat

Baca Juga: Muhaimin Iskandar Janjikan Tunjangan Ibu Hamil, Guru Mengaji, dan Bebaskan Pajak Bumi Bangunan

Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan keuangan, mengedukasi dan meningkakan literasi keuangan kepada publik, serta penindakan tegas dan konsisten secara hukum tanpa pandang bulu terhadap kejahatan keuangan – harus menjadi prioritas kinerja semua stake holder ekosistem keuangan nasional.

Tanpa itu, penipuan dan kejahatan keuangan akan terus menjadi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional.***