Strategi Keterlibatan Internasional First Nations DFAT dan Diplomasi Australia
ORBITINDONESIA.COM – Strategi Keterlibatan Internasional First Nations DFAT diumumkan saat NAIDOC Week, dan Australia menawarkannya sebagai mesin baru diplomasi Australia di Pasifik. Justin Mohamed menegaskan bahwa perspektif First Nations bukan ornamen, melainkan modal pengaruh, perdagangan, dan keamanan kawasan.
Pidato Mohamed dibacakan pada peluncuran First Nations International Engagement Strategy milik Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT). Ia memposisikan strategi ini sebagai cara “memperkuat kebijakan luar negeri, perdagangan, dan pembangunan” melalui kepentingan serta kapabilitas First Nations.
Kerangka besarnya jelas: manfaat untuk masyarakat First Nations, untuk semua warga Australia, dan untuk keterlibatan Australia di kawasan. Ia mengaitkan agenda ini dengan momen geopolitik yang sedang panas, yaitu kompetisi pengaruh di Pasifik dan kebutuhan memperkuat legitimasi Australia di mata tetangga.
Mohamed menautkan strategi itu pada peristiwa konkret, seperti penandatanganan Nakamal Agreement bersama Vanuatu dan pengumuman Vuvale Union serta Ocean of Peace Alliance di Fiji. Dua contoh ini dipakai untuk menegaskan bahwa diplomasi bukan sekadar seremoni, melainkan instrumen keamanan dan stabilitas regional.
Ia juga menyorot perdagangan sebagai jalur utama manfaat ekonomi, termasuk bab khusus First Nations dalam Comprehensive Economic Partnership Agreement Australia–Uni Emirat Arab. Ia menyebut dukungan bagi bisnis First Nations di perjanjian dagang Australia–Uni Eropa dan Australia–Inggris sebagai pendorong investasi dan peluang.
Dalam narasi DFAT, “First Nations diplomacy” diposisikan sebagai bagian dari national power, sejalan dengan pernyataan Menlu bahwa budaya First Nations adalah elemen kuat kekuatan nasional. Ini menarik karena diplomasi budaya biasanya ditempatkan sebagai soft power, tetapi di sini ia dijahit ke agenda hard outcomes seperti keamanan dan akses pasar.
Mohamed menguatkan argumen itu dengan kutipan pemimpin Pasifik, yakni PM Kepulauan Solomon Matthew Wale yang menyatakan “the respect paid by Australia to its First Peoples matters”. Pesannya tegas: penghormatan pada First Peoples menjadi sinyal moral, dan sinyal moral dibaca sebagai keseriusan Australia menghormati Pasifik.
Dari Papua Nugini, ia mengutip pengakuan PM PNG pada 2024 tentang “shared ethnicity” antara Torres Strait Islanders dan masyarakat di utara PNG, serta kedekatan Melanesia. Rujukan ini menempatkan hubungan Australia–Pasifik bukan hanya urusan negara, tetapi juga jejaring kekerabatan dan sejarah lintas batas.
Strategi itu diklaim dibangun lewat konsultasi “lebih dari 60” pemangku kepentingan First Nations dan “lebih dari 130” engagement dengan Aboriginal dan Torres Strait Islander di seluruh Australia. Secara proses, ini memberi legitimasi partisipatif, sekaligus menjadi tameng terhadap kritik bahwa kebijakan luar negeri sering elitis.
Dokumen tersebut juga disebut “grounded” pada United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) dan “aligned” dengan National Agreement on Closing the Gap. Ini penting karena UNDRIP menuntut partisipasi bermakna, sedangkan Closing the Gap menuntut ukuran hasil, bukan sekadar niat.
Namun pidato itu juga menyisakan ruang tanya yang krusial: bagaimana strategi ini akan diukur, dan siapa yang memegang kendali atas definisi “keberhasilan”. Tanpa indikator publik yang rinci, strategi berisiko menjadi payung narasi yang indah tetapi sulit diaudit dampaknya bagi komunitas.
Di ranah perdagangan, penyebutan “First Nations chapter” dalam FTA Australia–UEA adalah sinyal inovasi kebijakan. Tetapi publik tetap perlu melihat detail operasional, seperti akses pengadaan, fasilitasi ekspor, sertifikasi, pembiayaan, dan perlindungan pengetahuan tradisional.
Di ranah diplomasi global, Mohamed menyebut amplifikasi suara First Nations di UN Permanent Forum on Indigenous Issues, World Expo, serta misi dagang ke AS, India, Jepang, dan Taipei. Ini memperluas panggung, tetapi juga menuntut konsistensi antara citra global dan realitas domestik soal kesenjangan.
Strategi ini tampak seperti upaya DFAT mengubah “pengakuan” menjadi “kapabilitas” yang bisa bekerja di meja perundingan. Ia menjanjikan dua hal sekaligus, yakni memperbaiki relasi Australia dengan Pasifik dan membuka jalur ekonomi bagi bisnis First Nations.
Di satu sisi, pendekatan ini cerdas karena memadukan identitas, sejarah, dan kepentingan strategis tanpa meminta publik memilih salah satunya. Australia ingin dipercaya sebagai mitra kawasan, dan kepercayaan sering lahir dari cara sebuah negara memperlakukan masyarakat adatnya.
Di sisi lain, ada risiko instrumentalisasi, yaitu budaya First Nations dipakai sebagai alat legitimasi geopolitik. Jika penghormatan hanya tampil di luar negeri, sementara perbaikan kesejahteraan di dalam negeri berjalan lambat, maka soft power itu bisa berubah menjadi bumerang reputasi.
Kutipan Dr Kate George bahwa strategi ini “shaped by First Nations perspectives” memberi bobot penting pada proses. Tetapi proses yang inklusif belum otomatis berarti distribusi manfaat yang adil, terutama bila akses pasar dan investasi hanya dinikmati segelintir pelaku usaha yang sudah siap.
Karena itu, strategi ini seharusnya dibaca sebagai kontrak publik baru antara DFAT dan komunitas First Nations. Kontrak itu perlu menjawab pertanyaan sederhana, yakni berapa banyak bisnis yang terbantu, berapa nilai transaksi yang tercipta, dan bagaimana dampaknya pada lapangan kerja komunitas.
Jika DFAT ingin strategi ini “enduring”, maka ia harus tahan terhadap pergantian pemerintahan dan perubahan anggaran. Ketahanan itu biasanya lahir dari transparansi target, pelaporan berkala, dan mekanisme koreksi yang memberi ruang bagi komunitas untuk berkata “tidak” ketika kebijakan melenceng.
Pidato Mohamed menutup dengan perayaan 50 tahun NAIDOC dan ajakan “listening, learning, and leaning in” untuk masa depan. Di titik ini, strategi DFAT menjadi lebih dari dokumen, karena ia menguji apakah Australia mampu menjadikan penghormatan sebagai praktik, bukan slogan.
Jika First Nations diplomacy benar-benar diakui sebagai kekuatan nasional, maka standar etiknya harus lebih tinggi daripada diplomasi biasa. Dunia akan menilai bukan dari seberapa sering Australia menampilkan budaya First Nations, tetapi dari seberapa nyata Australia membagi kuasa dan manfaatnya.
Pertanyaannya kini sederhana namun menentukan: apakah strategi ini akan menghasilkan perubahan terukur bagi komunitas, atau hanya mempercantik wajah Australia di panggung internasional. Jawabannya akan terlihat pada konsistensi, angka-angka, dan keberanian negara untuk diaudit oleh rakyatnya sendiri. (Orbit dari berbagai sumber, 8 September 2026)
