• Home
• Culture

Perempuan dan Tantangan Kemerdekaan di Ruang Publik: Dari Ekonomi hingga Politik

ORBITINDONESIA.COM — Kemerdekaan Indonesia tidak hanya dimaknai sebagai terbebas dari penjajahan, tetapi juga sebagai kemampuan setiap warga negara memperoleh ruang yang setara untuk berperan dalam kehidupan publik. Bagi perempuan, persoalan tersebut masih menjadi pekerjaan rumah, terutama dalam akses terhadap posisi strategis di bidang ekonomi, politik, pemerintahan, diplomasi, hingga teknologi.

Persoalan itu mengemuka dalam webinar “Refleksi Kemerdekaan oleh Perempuan Paramadina: Bidang Ekonomi dan Sosial Politik” yang diselenggarakan Universitas Paramadina, Jumat, 14 Agustus 2026.

Webinar tersebut menghadirkan sejumlah akademisi dan pengelola Universitas Paramadina, yakni Wakil Rektor Penjaminan Mutu dan Kemitraan Prof. Dr. Iin Mayasari, Dekan Fakultas Falsafah dan Peradaban Dr. Rini Sudarmanti, dosen Magister Psikologi Dr. Fatchiah E. Kertamuda, dosen Program Doktor Manajemen dan Bisnis Dr. Prima Naomi, Direktur Pemasaran dan Beasiswa Dr. Peni Hanggarini, dosen Psikologi Tia Rahmania, M.Psi, serta dosen Fakultas Ilmu Rekayasa Hendriana Werdhaningsih, Ph.D. Webinar dimoderatori Kenita Putri, MM, dosen Program Studi Manajemen Universitas Paramadina.

Dalam sambutannya, Rektor Universitas Paramadina Prof. Dr. Didik J. Rachbini menegaskan pentingnya memberikan ruang bagi perempuan untuk mengambil peran strategis dalam kehidupan masyarakat.

Wakil Rektor Penjaminan Mutu dan Kemitraan Universitas Paramadina, Prof. Dr. Iin Mayasari, mengatakan salah satu ukuran penting kemerdekaan perempuan adalah sejauh mana mereka memperoleh ruang dan mampu mengambil peran strategis di ruang publik.

Menurut Iin, perempuan saat ini tidak lagi hanya berperan sebagai penopang kehidupan domestik, tetapi telah menjadi penggerak ekonomi, terutama melalui usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sekaligus menjadi salah satu motor ketahanan ekonomi keluarga.

“Di bidang sosial politik, suara kebijakan dan kepentingan perempuan terbukti juga membawa perspektif yang lebih inklusif, humanis dan berkeadilan,” ujarnya.

Karena itu, keterlibatan perempuan di parlemen, pemerintahan maupun organisasi sosial dinilai menjadi bagian penting dalam membangun demokrasi yang lebih sehat. Namun, ia mengingatkan masih terdapat berbagai tantangan, mulai dari ketimpangan gender, hambatan kultural hingga akses yang belum merata.

Jumlah perempuan besar, tetapi belum banyak di posisi strategis

Dekan Fakultas Falsafah dan Peradaban Universitas Paramadina, Dr. Rini Sudarmanti, menyoroti paradoks antara jumlah perempuan Indonesia yang hampir seimbang dengan laki-laki dan keterwakilan mereka dalam posisi strategis.

Menurut Rini, pertanyaan penting pada usia 81 tahun Indonesia adalah apakah ruang publik bagi perempuan benar-benar sudah merdeka.

Ia mengakui sejumlah indikator menunjukkan perkembangan positif. Indeks ketimpangan gender membaik, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan meningkat, demikian pula keterlibatan perempuan dalam ekonomi kreatif dan kursi legislatif.

Namun, peningkatan tersebut belum otomatis menghasilkan kesetaraan dalam posisi strategis.

Salah satu contohnya terdapat pada bidang sains dan teknologi. Menurut Rini, jumlah perempuan yang lulus dari bidang STEM (science, technology, engineering and mathematics) cukup besar. Namun, perempuan yang kemudian bekerja di bidang sains dan teknologi hanya sekitar 8 persen.

Hal serupa terjadi dalam pemerintahan. Meskipun jumlah perempuan yang bekerja di sektor pemerintahan telah mencapai sekitar 57 persen, perempuan yang menempati posisi puncak strategis hanya sekitar 17 persen.

“Di kampus, jumlah perempuan banyak sekali, namun ketika masuk ke ranah publik, jumlah itu kontan menghilang entah ke mana,” katanya.

Rini juga menyoroti masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan. Sementara itu, berdasarkan indeks kesenjangan gender global yang disampaikannya, Indonesia masih menghadapi kesenjangan dalam berbagai aspek kehidupan publik.

Kemerdekaan juga berarti membangun keluarga yang sehat

Dari perspektif psikologi positif, Dr. Fatchiah E. Kertamuda mengatakan makna kemerdekaan secara hakiki tidak semata-mata dapat diukur dari pertumbuhan ekonomi.

Menurut dia, kemerdekaan juga berkaitan dengan kemampuan membangun rasa percaya diri, harga diri dan kebanggaan terhadap Indonesia, serta meningkatkan kecerdasan, wellbeing keluarga dan kesejahteraan masyarakat.

Ia menempatkan keluarga sebagai lingkungan pertama tempat seorang anak belajar. Dalam konteks tersebut, ibu memiliki posisi penting sebagai salah satu pilar keluarga dan bangsa.

“Setiap perempuan yang maju di ranah sosial, pasti ada dukungan kuat dari keluarganya,” katanya.

Fatchiah menjelaskan lima aspek psikologi positif yang penting dalam membangun kehidupan keluarga dan masyarakat, yakni positive emotion, engagement, hubungan yang sehat, meaningful, dan accomplishment.

Kelima aspek tersebut, menurut dia, berkaitan dengan kemampuan membangun emosi positif, keterlibatan penuh dalam keluarga dan pekerjaan, hubungan sehat antaranggota keluarga, kebermaknaan dalam pekerjaan, serta pencapaian yang dapat membawa kemajuan bersama.

Kesenjangan terbesar masih pada pemberdayaan politik

Dosen Program Doktor Manajemen dan Bisnis Universitas Paramadina, Dr. Prima Naomi, mengungkapkan bahwa perempuan saat ini telah menjadi aktor penting di sektor publik dan memiliki peran besar sebagai penggerak ekonomi.

Namun, data partisipasi angkatan kerja masih menunjukkan kesenjangan. Berdasarkan data yang dipaparkannya, partisipasi angkatan kerja laki-laki masih sekitar 1,5 kali dibandingkan perempuan.

Meski demikian, partisipasi perempuan menunjukkan pertumbuhan. Prima menyebut tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan meningkat dari 52,44 persen menjadi 56,63 persen pada 2025.

Indeks Pembangunan Gender juga menunjukkan perkembangan positif. Pada 2025, indeks tersebut berada pada angka 91,85, yang menunjukkan jarak pembangunan antara perempuan dan laki-laki semakin mengecil.

Persoalannya, kata Prima, kesenjangan Indonesia masih terlihat dalam indeks kesenjangan gender global.

Indeks tersebut mencakup sejumlah indikator, antara lain partisipasi dan peluang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan kelangsungan hidup, serta pemberdayaan politik.

“Gap paling tinggi di Indonesia ada di political empowerment. Gap terbesar kedua masih di economic participation and opportunity. Itulah PR-PR penting bagi perempuan Indonesia,” ujarnya.

Perempuan dalam diplomasi masih minim di posisi puncak

Persoalan kesetaraan juga terlihat dalam dunia diplomasi. Direktur Pemasaran dan Beasiswa Universitas Paramadina, Dr. Peni Hanggarini, mengangkat pertanyaan mengenai sejauh mana kemerdekaan telah memberikan kebebasan ruang gerak bagi perempuan Indonesia dalam diplomasi.

Ia mengingatkan bahwa perempuan telah memainkan peran penting dalam diplomasi Indonesia sejak masa awal kemerdekaan. Peni menyebut nama Maria Ulfah Subadio, Laily Roesad, dan Supeni Pujobuntoro sebagai sejumlah tokoh perempuan yang memiliki kontribusi dalam perjuangan dan diplomasi Indonesia.

Namun, keterwakilan perempuan di posisi diplomatik strategis masih terbatas.

Peni memaparkan data 2018 yang menunjukkan komposisi pegawai perempuan di Kementerian Luar Negeri sekitar 37 persen, dibandingkan 63 persen laki-laki. Persoalannya, jumlah pegawai tersebut belum otomatis berbanding lurus dengan keterwakilan perempuan pada posisi pimpinan.

Pada tahun tersebut, jumlah duta besar perempuan disebut hanya sekitar 13 persen dari keseluruhan duta besar. Perempuan yang menjadi kepala perwakilan sekitar 15 persen, sementara di posisi konsul jenderal sekitar 18 persen.

Menurut Peni, sejumlah diplomat perempuan Indonesia yang menonjol antara lain Retno Marsudi, Esti Andayani, Dewi Savitri Wahab, dan Siti Nugraha Maulidiyah.

Keterwakilan perempuan menentukan kualitas kebijakan

Dosen Psikologi Universitas Paramadina, Tia Rahmania, M.Psi, menilai demokrasi yang memberikan ruang kepada perempuan untuk dipilih dan memimpin merupakan salah satu ciri demokrasi yang sehat.

Menurut Tia, persoalan perempuan dalam politik tidak semestinya hanya diukur dari berapa banyak perempuan yang menjadi anggota legislatif. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk berada di tempat keputusan dibuat.

Hal itu penting karena kebijakan publik secara langsung memengaruhi kehidupan perempuan dan keluarga.

Ia mencontohkan berbagai kebijakan terkait makanan bergizi, pendidikan, kesehatan ibu, pembangunan menuju Indonesia Emas 2045, kebijakan ekonomi keluarga, hingga anggaran negara.

Menurut Tia, jika perempuan memperoleh ruang yang cukup dalam proses pengambilan keputusan, kebijakan yang dihasilkan berpotensi memiliki perspektif yang lebih mendalam karena mempertimbangkan pengalaman langsung perempuan.

Sebaliknya, ketika keterwakilan perempuan dalam proses pengambilan keputusan masih terbatas, pengalaman dan kebutuhan perempuan berisiko tidak terdengar.

Craftsmanship dan masa depan industri

Sementara itu, dosen Fakultas Ilmu Rekayasa Universitas Paramadina, Hendriana Werdhaningsih, Ph.D, melihat masa depan pekerjaan dari perspektif perkembangan industri.

Menurut dia, craftsmanship berpotensi kembali menjadi karakter penting industri masa depan di tengah perubahan dari sistem mass production yang selama ini mendominasi.

Craftsmanship, menurut Hendriana, bukan sekadar keterampilan membuat produk, tetapi kemampuan bekerja dalam ruang antara risiko dan kepastian. Ia juga berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan dengan hati dan passion.

Karakter lainnya adalah kolaborasi berbasis komunitas. Produk yang dihasilkan tidak semata-mata dipandang sebagai komoditas, tetapi juga memiliki unsur personalisasi dan nilai yang menyentuh manusia.

“Karakter perempuan akan selalu menjadi napas dan manufaktur masa depan yang lebih manusiawi,” katanya.

Webinar tersebut pada akhirnya memperlihatkan bahwa refleksi kemerdekaan dari perspektif perempuan tidak berhenti pada persoalan keterwakilan. Kemerdekaan juga menyangkut kesempatan, akses, kemampuan mengambil keputusan, kemandirian ekonomi, perlindungan dari kekerasan, serta kemampuan perempuan menentukan arah perubahan masyarakat.

Dengan demikian, setelah lebih dari delapan dekade Indonesia merdeka, pertanyaan mengenai perempuan bukan lagi sekadar apakah mereka telah diberi ruang, tetapi seberapa besar ruang tersebut benar-benar memungkinkan mereka menentukan masa depan Indonesia. ***