Orbit Indonesia
TERBARU, 20 Contoh Soal Tes PPK dan PPS Pemilu 2024 Lengkap dengan Kunci Jawaban dan Link Download PDF
Contoh Soal Tes PPK dan PPS Pemilu 2024 Dilengkapi dengan Kunci Jawaban.
ORBITINDONESIA - Berikut ini adalah 20 contoh soal tes PPK dan PPS lengkap dengan jawabannya.
Contoh soal tes PPK dan PPS ini berbentuk soal pilihan ganda dengan empat pilihan jawaban.
Baca Juga: New Year Gaza 24 B
Terdapat juga contoh soal tes PPK dan PPS dalam bentuk afau format PDF yang dapat Anda unduh (download) dengan klik link download yang ada di akhir artikel ini.
Baca Juga: Profil dan Biodata Lengkap Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Agama, Istri, dan Anak
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuka pendaftaran untuk menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilu 2024 pada tanggal 20 November 2022 hingga 16 Desember mendatang.
1. Tahapan penyelenggara pemilu berdasarkan UU NO.7 tahun 2017 tentang pemilihan umum terdiri dari beberapa tahapan.
A. 5 Tahapan
B. 8 Tahapan
C. 10 Tahapan
d. 11 Tahapan
Jawaban D.
Baca Juga: Ditemani Erick Thohir, Prabowo Subianto Makan Siang Bersama Pelaku Usaha Muda
2. Dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, pasal yang mengatur tahapan penyelenggaraan pemilu adalah
A. Pasal 167.
B. Pasal 168.
C. Pasal 169.
D. Pasal 170.
Jawaban A
Baca Juga: Yasonna H Laoly Dampingi Megawati Soekarnoputri Selama Jadi Juri Jayed Award 2023 di Roma
3. Berdasarkan UU No.7 Tahun 2017, tahapan penyelenggara pemilu dimulai paling lambat sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara dan perhitungan suara dilaksanakan.
A. 10 Bulan
B. 20 Bulan
C. 15 Bulan
D. 5 Bulan
Jawaban B.
Baca Juga: Jadi Juri Zayed Award 2024, Megawati Diwawancarai Radio Vatikan
Baca Juga: BARU TAHU, Segini Gaji Bulanan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Tunjangan dan Pangkat
4. Dalam Pasal 176 UU No.7 tahun 2017, Pendafataran partai politik sebagai peserta pemilu dilakukan paling lambat sebelum hari pemungutan suara.
A. 15 Bulan
B. 16 Bulan
C. 17 Bulan
D. 18 Bulan
jawaban D.
5. Penetapan Partai Politik sebagai peserta pemilu yang lolos verifikasi oleh KPU diatur di dalam
A. Pasal 178,UU7/2017.
B. Pasal 179, UU7/2017.
C. Pasal 180, UU7/2017.
D. Pasal 181, UU7/2017.
Baca Juga: BMKG: Hujan Lebat Berpotensi Turun di Beberapa Kota
Jawaban B.
6. Penetapan Partai Poltik sebagai peserta pemilu dilakukan dalam sidang pleno KPU paling lambat sebelum hari pemungutan suara.
A. 11 Bulan sebelum hari pemungutan suara.
B. 12 Bulan sebelum hari pemungutan suara.
C. 13 Bulan sebelum hari pemungutan suara.
D. 14 Bulan sebelum hari pemungutan suara.
Baca Juga: Peringati Hari Bela Negara, Ibnu Chuldun: Bersatu dan Berkontribusi untuk Indonesia Maju
Jawaban D.
7. Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan dalam 1 pasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Hal tersebut terdapat di dalam UU No 7 Tahun 2017,Pasal.
Baca Juga: Permohonan Layanan Melonjak, Sandi Andaryadi: Imigrasi DKI Jakarta Harus Bekerja Prima
A. Pasal 221.
B. Pasal 222.
C. Pasal 223.
D. Pasal 224.
Jawaban A.
8. Syarat Partai Politik menjadi peserta Pemilu harus memiliki kepengurusan di tingkat provinsi sebanyak.
Baca Juga: Denny JA: Puisi Esai Waktunya Masuk Kampus dan Sekolah
A. 50 persen
B. 75 persen
C. 100 persen
D. 25 %
Jawaban C
9. Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dilaksanakan paling lama.
A. 5 Hari setelah pemungutan suara.
B. 7 Hari setelah pemungutan suara.
C. 10 Hari setelah pemungutan suara.
D. 14 Hari setelah pemungutan suara.
Jawaban C.
10. Laporan Dana Kampanye disampaikan peserta Pemilu kepada
A. Bawaslu
B. KPU
C. BPK
D. DKPP
Jawaban B
Baca Juga: Warga Negara Asing Asal Korea Selatan Jadi Tersangka Pembunuhan Petugas Imigrasi Tri Fattah Firdaus
11. Syarat Minimal usia calon anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah
A. 17 tahun
B. 21 Tahun
C. 23 Tahun
D. 25 tahun
Jawaban B
Baca Juga: Di Gedung Long See Tong Kota Padang, Mahfud MD Janji Perjuangkan Hak Adat
12. Jumlah anggota Bawaslu RI Sebanyak
A. 3 Orang
B. 5 Orang
C. 7 Orang
D. 9 Orang
Jawaban B
Baca Juga: Muhaimin Iskandar Janjikan Tunjangan Ibu Hamil, Guru Mengaji, dan Bebaskan Pajak Bumi Bangunan
A. Bawaslu Provinsi
B. Bawaslu RI karena yang menetapkan Bawaslu Kabupaten/Kota adalah Bawaslu RI.
C. Rapat Pleno anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.
D. Divisi Yang Dibidangi.
Jawaban C.
17. UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu disahkan pada
A. 10 Februari 2017
B. 15 Agustus 2017
C. 7 Juni 2017
D. 9 April 2017
Jawaban B
Baca Juga: Paksa Faris Naik ke Panggung, Nathalie Holscher: Bantuin Aku, Demi Cuan
Baca Juga: Taman Mini Indonesia Indah Gelar Konser Musik untuk Natal dan Tahun Baru
18. Dana Kampanye yang dilarang kecuali
A. Pihak Asing
B. Penyumbang yang tidak jelas identitasnya
C. Anggaran Pemerintah
D. Perusahaan Sumbangan
Jawaban D.
Baca Juga: Dinas Kesehatan: Pengidap COVID 19 di Jakarta Mencapai 200 Kasus per Hari
19. Penyelesaian proses penyelesaian sengketa Pemilu oleh
A. Mahkamah Konstitusi
B. Mahkamah Agung
C. KPU
D. Bawaslu
Jawaban D
Baca Juga: Relawan Santri Muda Garut Dukung Ganjar Pranowo-Mahfud MD
20. Debat Publik, debat terbuka antarcalon bupati, wali kota dilaksanakan paling banyak berapa kali?
A. 3
B. 5
C. 7
D. 2
Jawaban A
Baca Juga: Ganjar Pranowo Ikut Kirab Budaya Nitilaku UGM Yogyakarta
Baca Juga: Profil Lengkap Ibu Vero Yudo Margono, Perempuan Tercantik yang Sederhana asal Jawa Tengah
Untuk mendapatkann contoh soal PPK dan PPS format PDF, dapat klik tautan/link download di bawah ini:
>> LINK DOWNLOAD CONTOH SOAL PPK DAN PPS PEMILU 2024 <<
Baca Juga: Buruh Rokok di Kudus Deklrasi Dukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka
Itulah 20 contoh soal tes PPK dan PPS Pemilu 2024. Semoga bermanfaat.***